Lhokseumawe, satupena.co.id – Pertemuan antara Aceh Trading Committee dan Bea Cukai Lhokseumawe membahas rencana ekspor komoditas pertanian serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Aceh melalui Pelabuhan Krueng Geukuh, Rabu, (13/5/2026).
Audiensi yang berlangsung di Aula Malikussaleh Kantor Bea Cukai Lhokseumawe itu dipimpin Ketua ATC Zulkarnaini bersama sejumlah pengurus, di antaranya Yusuf A dan Anwar Muhammad. Hadir pula jajaran PT Pembangunan Lhokseumawe, yakni Direktur Pengembangan Usaha Muntazar dan Direktur Keuangan Junaidi.
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menerima langsung rombongan bersama pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kantor tersebut.
Dalam pertemuan itu, ATC memaparkan rencana pembentukan ekosistem perdagangan untuk menampung komoditas pertanian dan produk UMKM dari Aceh Utara serta wilayah sekitar guna dipasarkan ke luar negeri. Organisasi itu juga mengklaim telah menjalin komunikasi dengan perusahaan di Malaysia sebagai calon pembeli serta menggandeng agen pelayaran untuk mendukung kebutuhan logistik ekspor.
Bambang mengatakan Bea Cukai mendukung upaya peningkatan ekspor daerah, terutama yang melibatkan UMKM dan komoditas unggulan lokal. Namun, ia menegaskan seluruh kegiatan ekspor-impor wajib mengikuti regulasi dan ketentuan kepabeanan.
“Bea Cukai siap memberikan asistensi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar kegiatan perdagangan internasional berjalan lancar, tertib administrasi, dan sesuai aturan,” kata Bambang.
Menurut dia, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian hukum juga dinilai dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar hingga tingkat internasional.
Rencana penjajakan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh dinilai membuka peluang pengembangan ekonomi daerah, khususnya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan komoditas pertanian Aceh di pasar global. Namun, realisasi ekspor tersebut masih bergantung pada kesiapan pelaku usaha, kualitas produk, kontinuitas pasokan, dan pemenuhan standar negara tujuan. (ZAL)
