Aceh Tamiang –Satupena.co.id: Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I., secara resmi membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-23 Kabupaten Aceh Tamiang yang berlangsung di FN Kafe Kampung Dalam, Sabtu (25/04/2026).
Dalam sambutannya, Wabup Ismail menyampaikan apresiasi tinggi atas peran aktif PGRI dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di daerah tersebut. Ia menilai PGRI telah menunjukkan kontribusi nyata, terutama sejak masa bencana hingga proses pemulihan yang masih berlangsung.
“PGRI telah terbukti menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang,” ujar Ismail.
Menanggapi aspirasi para guru terkait penggunaan atribut kerja, Wabup Ismail memberikan kabar baik. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengizinkan seluruh tenaga pendidik mengenakan pakaian batik setiap hari Rabu.
“Mulai Rabu mendatang, silakan Bapak dan Ibu guru mengenakan baju batik sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan,” tegasnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan harapan Ketua PGRI Aceh, Al Munzir, yang menginginkan adanya surat edaran resmi terkait penggunaan batik Korpri, baik pada hari Rabu maupun pada momen hari besar nasional. Ia juga menegaskan komitmen PGRI sebagai mitra pemerintah, termasuk dalam kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan bagi korban banjir di Aceh dan Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Wabup Ismail turut menyoroti persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembayaran honorarium bagi kelompok tersebut.
“Kami menyadari kondisi ini belum sepenuhnya ideal. Namun pemerintah terus berupaya memberikan solusi terbaik secara bertahap. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat bersabar sambil menunggu kebijakan yang lebih baik ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus bersinergi untuk mencari solusi demi meningkatkan kesejahteraan guru secara menyeluruh.
Selain itu, Wabup juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan tenaga pendidik melalui dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia mengingatkan pentingnya aspek legalitas, proporsionalitas, serta penyesuaian terhadap lingkungan kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Tamiang, M. Nurdin, dalam laporannya menyampaikan sejumlah capaian organisasi, antara lain pembentukan kepengurusan di 12 kecamatan, pendataan anggota, serta keterlibatan aktif dalam penanganan bencana melalui pendirian posko dan penyaluran bantuan.
Konferensi PGRI ke-23 ini mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas” dan diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang lebih solid dan progresif.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Dayah, perwakilan Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Kantor Kementerian Agama, para kepala sekolah, serta ratusan dewan guru. (D.Yogi.S)
