Poto: Teuku Saifuddin Alba
satupena.co.id
Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia menyaksikan proses demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat, namun sayangnya, yang seharusnya menjadi momen bersejarah itu tercemar oleh bayang-bayang dugaan kecurangan yang merajalela di hampir setiap provinsi.
Suara rakyat yang seharusnya menjadi penentu nasib bangsa diwakili oleh kotak suara yang seharusnya menjadi tempat suci, tapi malah menjadi saksi bisu dari dugaan pelanggaran-pelanggaran yang mencoreng esensi demokrasi.
Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, laporan-laporan tentang dugaaan kecurangan mulai memenuhi ruang-ruang publik. Dari dugaan pembelian suara dengan dalih bantuan sosial hingga dugaan pemalsuan hasil, semuanya menjadi bagian dari narasi kelam yang menghiasi lembaran sejarah pemilihan ini.
Bahkan, tempat-tempat yang seharusnya menjadi pusat integritas demokrasi seperti kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak luput dari sorotan karena dugaan ditemukan adanya kolusi dan manipulasi data.
Dalam dugaan bayang-bayang kecurangan ini, suara rakyat yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi terpinggirkan. Mereka yang seharusnya menjadi wakil-wakil rakyat, entah itu di tingkat lokal, provinsi, atau nasional, terkadang bukanlah mereka yang dipilih secara jujur oleh masyarakat, melainkan orang-orang yang mampu memanipulasi hasil pemilihan.
Dugaan Kecurangan ini bukan hanya menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilihan, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Rakyat, yang seharusnya merasa memiliki suatu peran dalam proses demokrasi, malah merasa terpinggirkan dan dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.
Kini, bangsa ini berdiri di persimpangan jalan antara melanjutkan kehidupan politik dengan membawa dugaan beban kecurangan atau melakukan introspeksi mendalam untuk memperbaiki fondasi demokrasi.
Pilihan yang diambil akan menentukan arah masa depan bangsa ini. Maka, saatnya bagi semua pihak, baik itu pemimpin politik, lembaga-lembaga penegak hukum, maupun seluruh elemen masyarakat, untuk bersatu dalam membangun sistem yang benar-benar mewakili kehendak dan aspirasi rakyat. Demi masa depan yang lebih baik, demi sebuah demokrasi yang sesungguhnya.
Oleh: Teuku Saifuddin Alba.
