Ketum SPBI Dr. Iswadi, M.Pd
Jakarta-satupena.co.id
Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd berbicara tentang peluang PDIP untuk bergabung, berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo setelah proses sengketa hasil pemilu selesai di MK dan
“Untuk memahami potensi bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemerintahan di bawah Prabowo Subianto, kita perlu melihat latar belakang politik dan dinamika kekuatan di Indonesia,” kata Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Minggu 30 Maret 2024.
Menurut Akademisi kelahiran Aceh ini, PDIP sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia dengan basis massa yang kuat. Telah lama menjadi pemain kunci dalam politik Indonesia.
“Dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, PDIP telah menempatkan dirinya sebagai partai yang mengusung ideologi nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial,” katanya.
Namun, hubungan antara PDIP dan Prabowo Subianto yang merupakan pemimpin partai Gerindra, telah sering kali tegang dan penuh dengan rivalitas politik.
Meskipun demikian, politik seringkali melibatkan pergeseran aliansi dan kesepakatan pragmatis.
“Kehadiran Partai Gerindra dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah contoh nyata bagaimana rival politik bisa bergabung dalam koalisi pemerintahan,” ucap Iswadi.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Dalam konteks ini, bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo bisa menjadi suatu kemungkinan, terutama jika ada kesamaan visi dan kepentingan politik yang mendasari kolaborasi tersebut.
“Salah satu faktor yang mungkin mendorong PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo adalah untuk mengamankan agenda-agenda politik dan kepentingan nasional yang dianggap penting oleh PDIP. Dalam situasi di mana PDIP memiliki kekuatan politik yang signifikan, partai ini mungkin ingin memastikan bahwa visi politiknya diwakili dalam pembuatan kebijakan pemerintah,” jelas Dr. Iswadi, M.Pd.
Lanjutnya, dengan bergabung dalam pemerintahan, PDIP dapat memiliki pengaruh yang lebih langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Selain itu, bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo juga bisa menjadi strategi politik untuk memperluas basis dukungan dan memperkuat posisi politiknya.
“Dengan bergabung dalam pemerintahan, PDIP dapat memperluas jangkauan politiknya dan memperkuat legitimasinya sebagai partai politik yang dapat berkolaborasi dengan berbagai kekuatan politik,” katanya.
“Hal ini dapat membantu PDIP untuk memperluas basis dukungan politiknya, terutama di kalangan pemilih yang mungkin lebih condong ke Gerindra atau partai-partai lain yang terkait dengan Prabowo,” tambahnya. Hal ini dapat membantu PDIP untuk memperluas basis dukungan politiknya, terutama di kalangan pemilih yang mungkin lebih condong ke Gerindra atau partai-partai lain yang terkait dengan Prabowo,” tambahnya.
Namun begitu, ada juga risiko politik yang harus dipertimbangkan oleh PDIP sebelum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo.
Salah satunya adalah potensi penurunan popularitas di kalangan basis massa dan pemilihnya.
“Jika keputusan untuk bergabung dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip partai atau kepentingan nasional, PDIP bisa menghadapi reaksi negatif dari pemilih dan pendukungnya,” katanya.
“Hal ini dapat berdampak pada hasil pemilihan di masa depan dan mempengaruhi posisi politik PDIP dalam jangka panjang,” ucap Dr. Iswadi, M.Pd.
Selain itu, bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo juga dapat menyebabkan gesekan internal di dalam partai.
“Ada kemungkinan bahwa tidak semua anggota dan pendukung PDIP akan setuju dengan keputusan tersebut, dan hal ini dapat menyebabkan perpecahan internal yang berpotensi merusak kohesi partai,” tutur nya.
Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo, PDIP perlu melakukan kalkulasi politik yang matang dan mempertimbangkan semua faktor risiko dan manfaat yang terlibat.
Lebih lanjut katanya, Perlunya dialog dan negosiasi yang intensif antara PDIP dan Gerindra untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo bisa menjadi titik balik penting dalam dinamika politik nasional. Hal ini dapat membuka jalan bagi kolaborasi lintas partai yang lebih luas dan memperkuat sistem politik multipartai di Indonesia,” katanya lagi.
“Namun, pada saat yang sama, hal ini juga membawa risiko dan tantangan yang harus ditangani dengan hati-hati oleh kedua belah pihak,” ucap pria kelahiran Aceh ini lagi.
Dengan demikian, peluang PDIP bergabung dalam pemerintahan Prabowo sangat tergantung pada dinamika politik dan kepentingan strategis yang ada di kedua belah pihak.
“Meskipun demikian, kemungkinan ini menunjukkan bahwa politik Indonesia terus berkembang dan berubah, dengan partai-partai politik yang terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan mereka dalam berpolitik. Kita tunggu saja rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo untuk bersilaturrahmi dan menjalin Komunikasi Politik yang lebih efektif,” kata Dr. Iswadi, M.Pd.
“Kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto sangat besar namun begitu akan sangat tergantung pada kesepakatan politik antara kedua belah pihak, serta pertimbangan strategis dan ideologis. Meskipun tidak dapat diprediksi dengan pasti, potensi untuk kolaborasi tersebut bisa terjadi jika kedua belah pihak setelah pertemuan Megawati dengan Prabowo dapat menemukan titik kesamaan dalam hal kebijakan dan visi politik,” demikian pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.
