Takengon- Satupena.co.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Takengon berencana menggelar aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada Selasa, 27 Oktober 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak percepatan pemulihan pascabencana, perbaikan infrastruktur, penanganan kerusakan lingkungan, serta evaluasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Dalam aksi tersebut, HMI juga menyoroti tindak lanjut terhadap 15 poin temuan bencana hidrometeorologi yang sebelumnya menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi tertanggal 25 Oktober 2026, HMI mempertanyakan sejauh mana penanganan dan pemulihan pascabencana yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh, serta Satgas PRR.
HMI menilai bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup hanya melalui perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan infrastruktur, penanganan kawasan terdampak bencana, pemulihan lingkungan, serta kondisi sejumlah ruas jalan yang hingga kini dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Salah satu kawasan yang disorot adalah akses jalan di seputaran Danau Lut Tawar.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Takengon–Bener Meriah, Heru Ramadhan, menegaskan bahwa pemerintah dan Satgas PRR perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui program yang telah direalisasikan, kendala yang masih dihadapi, serta target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Satgas PRR perlu menjelaskan sejauh mana pemulihan telah berjalan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pekerjaan yang sudah dilakukan, persoalan yang belum tertangani, serta langkah selanjutnya,” tegas Heru.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan bencana sekaligus menilai sejauh mana kebutuhan mereka telah menjadi perhatian pemerintah.
Selain menyoroti pemulihan pascabencana, HMI turut mempertanyakan prioritas pembangunan di Aceh Tengah, khususnya pengembangan sektor pariwisata di tengah masih adanya kebutuhan mendesak masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur dan pemulihan lingkungan.
Heru menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pengembangan pariwisata. Namun, menurutnya, pembangunan harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat pascabencana.
“Kami tidak menolak pengembangan pariwisata. Namun, perbaikan akses jalan, penanganan wilayah terdampak, dan pemulihan lingkungan juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dan Satgas PRR perlu memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian yang memadai,” ujarnya.
HMI berpandangan bahwa pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat, kelayakan infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, pemerintah diminta menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama pada wilayah yang masih memerlukan penanganan akibat dampak bencana.
Persoalan lingkungan juga menjadi salah satu isu utama yang akan disuarakan HMI dalam aksi damai tersebut.
HMI mendorong pemerintah agar melakukan penanganan kerusakan lingkungan secara terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana di masa mendatang.
Perhatian khusus dinilai perlu diberikan terhadap kondisi kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Menurut HMI, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan kerusakan fisik. Upaya mitigasi dan pencegahan juga harus diperkuat agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman bencana serupa.
Langkah tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, perencanaan yang matang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melalui aksi damai ini, HMI mendesak DPRK Aceh Tengah agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
HMI juga meminta agar tindak lanjut terhadap 15 poin temuan bencana hidrometeorologi yang menjadi perhatian Pansus DPRK Aceh Tengah diperjelas, sehingga rekomendasi yang telah disusun tidak berhenti sebatas dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Selain itu, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Satgas PRR didorong untuk menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi secara transparan, termasuk capaian pekerjaan, penggunaan sumber daya, kendala pelaksanaan, serta target penyelesaian program.
HMI berharap DPRK Aceh Tengah dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak.
Bagi HMI, pengawasan yang efektif dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting untuk memastikan proses pemulihan berlangsung secara terarah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
HMI menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat Aceh Tengah pascabencana sekaligus upaya mendorong pemerintah dan lembaga legislatif agar lebih serius dalam menangani berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
HMI berharap aksi tersebut dapat membuka ruang dialog antara mahasiswa, DPRK, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan pemulihan pascabencana.
Pemulihan yang efektif, menurut HMI, membutuhkan langkah nyata, koordinasi yang kuat, keterbukaan informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, perbaikan infrastruktur, pemulihan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak dapat menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Aceh Tengah.
HMI berharap seluruh pihak terkait menunjukkan komitmen nyata agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah dan perkembangan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Pemulihan bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dibuktikan melalui kerja nyata dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Reporter: Iwan Karuna.
