Langsa –Satupena.co.id: Pemerintah Kota Langsa dipercaya menjadi tuan rumah High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Bank Indonesia di Aula Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., M.P.A., serta dihadiri Asisten Perekonomian Pemerintah Aceh Ir. T. Robby Irza, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Agus Andria, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe Prabu Dewanto, Pimpinan Bank Aceh Cabang Langsa T.M. Andika, perwakilan Perum Bulog, para bupati dan wali kota se-Aceh, pimpinan SKPA, serta jajaran TPID dan TP2DD kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menegaskan bahwa High Level Meeting merupakan wujud nyata sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana”, forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong transformasi digital sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda strategis yang saling melengkapi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, TPID di seluruh daerah diharapkan terus memperkuat sinergi mulai dari perencanaan produksi, kelancaran distribusi, penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga hingga penyampaian informasi kepada masyarakat agar gejolak harga komoditas strategis dapat diantisipasi sejak dini.
Selain itu, percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pemanfaatan sistem pembayaran digital, serta perluasan transaksi non-tunai dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad Nasir juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh memperkuat kerja sama antardaerah sehingga wilayah yang mengalami surplus produksi dapat menjadi penyangga bagi daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di seluruh Aceh.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang dapat segera ditindaklanjuti melalui program-program konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil demi memperkuat ketahanan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Sementara itu, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Langsa, Dra. Suhartini, M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia yang secara konsisten menginisiasi forum koordinasi tersebut sebagai wadah memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital.
Menurut Suhartini, pengendalian inflasi memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Di sisi lain, digitalisasi daerah menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung seluruh langkah strategis TPID melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, serta menjaga kelancaran distribusi barang agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, Pemerintah Kota Langsa juga terus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui implementasi ETPD, digitalisasi pelayanan publik, serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan Pendapatan Asli Daerah.
“Pemerintah Kota Langsa secara konsisten melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok tetap aman, menekan inflasi, serta mencegah terjadinya penimbunan barang,” ujar Suhartini.
Upaya tersebut, lanjutnya, membuahkan hasil yang membanggakan. Pemerintah Kota Langsa berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik I dalam Pengendalian Inflasi Tahun 2026 Tingkat Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Langsa berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik I dalam Pengendalian Inflasi Tahun 2026 Tingkat Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Suhartini berharap High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Aceh Tahun 2026 mampu melahirkan berbagai langkah nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menjaga inflasi tetap terkendali, memperluas digitalisasi keuangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis mampu mewujudkan Aceh yang maju, tangguh, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.
