Aceh Tengah –Satupena.co.id: Panitia Khusus (Pansus) Bencana Hidrometeorologi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah resmi memulai pembahasan terkait penanganan dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat.
Pembentukan pansus ini dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan warga yang menilai penanganan bencana belum optimal, termasuk persoalan distribusi bantuan yang dinilai belum merata dan tepat sasaran.
Tim pansus diketuai Wahyuddin, didampingi Wakil Ketua Khairul Ahadian dan Sekretaris Amirudin, bersama sejumlah anggota yang bertugas melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penanganan bencana.
Ketua Pansus, Wahyuddin, menegaskan bahwa pembentukan tim ini bertujuan memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Banyaknya aspirasi dan laporan masyarakat menjadi dasar kami untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi,” ujarnya.
Dalam pembahasan awal, pansus menyoroti penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), khususnya terkait alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Pansus menilai keterbukaan informasi anggaran menjadi hal krusial agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Untuk memperkuat data dan analisis, pansus juga akan menggelar agenda dengar pendapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seluruh OPD diminta menyerahkan data lengkap mengenai alokasi anggaran, realisasi program, serta capaian penanganan bencana.
Langkah ini dinilai penting untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan, sekaligus memastikan bahwa seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas sektor, pansus mengusulkan penunjukan koordinator umum lintas OPD yang dipimpin oleh Asisten II. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan proses penanganan darurat, rehabilitasi, hingga pemulihan pascabencana secara lebih efektif dan terarah.
Selain itu, pansus juga menerima laporan dari masyarakat Kecamatan Bintang terkait dugaan ketidaktepatan pendataan bantuan sosial. Warga melaporkan adanya penerima bantuan jaminan hidup (jadup) yang masih tercatat atas nama warga yang telah meninggal dunia.
Temuan tersebut akan menjadi fokus verifikasi dan pendalaman bersama instansi terkait guna memastikan bantuan sosial benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Pansus menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat vital dalam penanganan, pemulihan, dan mitigasi bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat langkah antisipasi, mempercepat rehabilitasi infrastruktur terdampak, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Ke depan, hasil kerja pansus akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana.
Pansus berharap seluruh rangkaian pembahasan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang berpihak pada masyarakat terdampak, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
