Aceh Tamiang –Satupena.co.id: Pemerintah Aceh memastikan perbaikan ruas Jalan Simpang Empat Upah–Rantau menjadi prioritas penanganan infrastruktur, menyusul respon cepat atas aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Bupati Aceh Tamiang, , menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah sigap Pemerintah Aceh. Ia mengungkapkan, hanya dalam waktu empat hari sejak surat resmi dikirimkan, Wakil Gubernur Aceh, , langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur dan lingkungan, Selasa (12/5/2026).
Kunjungan kerja tersebut disambut oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, , bersama Plt Sekretaris Daerah Syuibun Anwar, Plt Kepala Dinas PUPR Dedy Nurfadli, serta jajaran pejabat teknis lainnya.
Menurut Bupati Armia, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 100/1797 tertanggal 8 Mei 2026 yang memuat dua isu utama, yakni perbaikan jalan provinsi dan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang.
“Kami sangat menghargai gerak cepat Pemerintah Aceh. Ini menunjukkan komitmen serius dalam menangani kewenangan provinsi, khususnya perbaikan infrastruktur jalan dan konservasi lingkungan DAS Tamiang,” ujar Armia.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Wakil Gubernur meninjau langsung kondisi ruas Jalan Simpang Empat Upah–Rantau yang menjadi jalur vital penghubung wilayah tengah hingga pesisir Aceh Tamiang. Selain itu, peninjauan juga dilakukan di lokasi longsor Bukit Suling, Kecamatan Rantau, yang kerap menghambat akses transportasi masyarakat.
Terkait perbaikan jalan sepanjang 15,11 kilometer hingga perbatasan Sumatera Utara di kawasan Perapen, Wakil Gubernur Fadlullah menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar dalam APBA 2026 masih terbatas untuk penanganan menyeluruh.
Meski demikian, ia memastikan perbaikan jalan tersebut akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
“Untuk tahun ini, perbaikan difokuskan pada titik-titik kerusakan terparah agar akses masyarakat tetap terjaga dan tidak terputus,” jelas Fadlullah.
Selain infrastruktur jalan, kunjungan ini juga menjadi momentum koordinasi strategis dalam pengelolaan dan konservasi DAS Tamiang. Upaya ini penting sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir bandang yang pernah terjadi pada 2025 lalu.
Wakil Bupati Ismail menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh.
“Kehadiran Wakil Gubernur memberikan kepastian bagi masyarakat. Kami akan mengawal setiap tahapan kebijakan agar rencana pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (D.Yogi.S)
