Aceh Tamiang – Satupena.co.id:
Upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasi terus dilakukan secara serius oleh Pertamina EP Rantau Field, yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1. Pada Senin, 4 Mei 2026, perusahaan melaksanakan penertiban terhadap bangunan lama serta tenda-tenda darurat yang didirikan warga pascabencana banjir di sekitar Sumur SP 13, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dan mitigasi risiko, mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan industri minyak dan gas (migas) dengan standar keamanan tinggi. Penertiban dinilai penting guna melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keandalan fasilitas operasional dari potensi bahaya.
Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah, menjelaskan bahwa kondisi pascabencana mendorong sebagian warga mencari tempat tinggal sementara. Namun, tidak sedikit yang mendirikan tenda maupun bangunan darurat di lokasi yang berdekatan bahkan berada di atas jalur pipa transmisi dan area sumur produksi.
“Pasca banjir, ada warga yang mendirikan tenda hingga bangunan di atas lahan dekat sumur dan jalur pipa. Padahal kawasan tersebut bertekanan tinggi dan sangat berisiko jika terjadi insiden,” ujar Tomi dalam keterangannya.
Ia menegaskan, keberadaan bangunan di area kritis tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu instalasi migas, tetapi juga membahayakan keselamatan penghuninya. Oleh karena itu, penertiban dilakukan sebagai langkah mendesak dan preventif.
Dalam pelaksanaannya, Pertamina EP Rantau Field mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Tim turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga, memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya serta pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi migas.
“Kami melakukan sosialisasi secara langsung agar warga memahami risiko yang ada dan bersedia membongkar sendiri bangunan mereka demi keselamatan bersama,” jelasnya.
Pendekatan tersebut membuahkan hasil positif. Sejumlah warga secara sukarela membongkar tenda dan bangunan darurat yang telah didirikan. Bahkan, warga juga bersedia menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk membersihkan area dari bangunan liar.
Proses penertiban berlangsung kondusif, tertib, dan cepat, dengan dukungan penuh dari masyarakat serta bantuan petugas keamanan dalam mensterilkan area berisiko tinggi.
“Kami mengapresiasi kesadaran dan kerja sama warga yang turut menjaga keamanan lingkungan. Proses ini berjalan dengan baik dan penuh suasana kekeluargaan,” tambah Tomi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penertiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Instalasi Pipa Penyalur dan Pipa Transmisi Gas Bumi.
Dalam regulasi tersebut diatur secara tegas mengenai batas radius aman yang melarang pendirian bangunan di sekitar jalur pipa dan fasilitas migas. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko apabila terjadi kebocoran atau insiden lainnya.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Kami akan terus melakukan edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi jarak aman dari instalasi migas,” pungkasnya. (D.Yogi.S)
