Bener Meriah- Satupena.co.id: Puluhan masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Genap Mupakat (RGM) menggelar audiensi dengan DPRK Bener Meriah, Kamis (2/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di aula rapat DPRK tersebut langsung disambut Ketua DPRK, M. Saleh.
Dalam forum audiensi, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan penting, terutama terkait penanganan bencana yang dinilai belum maksimal. Selain itu, mereka juga menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan DPRK serta transparansi sumber anggaran dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana.
Warga juga mempertanyakan realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sejak masa pencalonan hingga saat ini. Mereka menilai perlu adanya keterbukaan dan evaluasi terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Permasalahan infrastruktur turut menjadi sorotan utama. Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan lintas KKA hingga Darus yang dinilai masih memprihatinkan, serta belum terealisasinya pembangunan Jembatan Wih Kanes di Kecamatan Mesidah. Bahkan, warga disebut telah berinisiatif melakukan penggalangan dana secara swadaya untuk membantu perbaikan jalan tersebut.
“Apakah bapak-bapak sudah melihat langsung kondisi di lapangan?” tegas Sutrisno, salah satu perwakilan Aliansi RGM. Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung para pemangku kebijakan di wilayah terdampak.
Sutrisno juga mendesak DPRK memberikan jawaban konkret atas berbagai persoalan yang disampaikan. Ia bahkan mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya jika tidak ada kejelasan. Selain itu, ia turut mempertanyakan defisit anggaran sebesar Rp77 miliar serta menilai belum optimalnya pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
“Kita belum pulih. Mau atau tidak, dewan harus memperjuangkan ke provinsi dan pusat. Apa yang sudah dikerjakan?” pungkasnya.
Senada dengan itu, perwakilan RGM lainnya, Adijan, mempertanyakan kinerja pemerintah daerah yang dianggap belum mampu merealisasikan program sesuai visi dan misi. “Apakah tidak ada anggaran? Kami tidak menyalahkan, tetapi hanya mengingatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Nasri Gayo juga menyoroti persoalan hunian sementara (huntara) di Pintu Rime Gayo yang dinilai justru menimbulkan persoalan baru bagi para korban bencana. Ia menilai DPRK kurang responsif dalam mengawasi pihak eksekutif dan vendor pelaksana.
Nasri juga mengungkap dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan, termasuk pembagian bantuan daging meugang yang disebut tidak sesuai dengan jumlah desa terdampak. Menurutnya, DPRK terkesan baru bertindak setelah adanya aksi demonstrasi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRK Bener Meriah, M. Saleh, menyatakan bahwa seluruh permasalahan akan dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna.
“Permasalahan ini akan kita sampaikan dalam sidang paripurna. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan bersama bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan mencari solusi demi kemajuan daerah.
“Harapan saya, rekan-rekan datang dengan kepala dingin, pulangnya juga dengan kepala dingin. Kita ingin Bener Meriah kembali seperti dahulu,” tutupnya.
