Bener Meriah- Satupena.co.id: Puluhan masyarakat Bener Meriah yang tergabung dalam organisasi RGM menggelar audiensi dengan DPRK Bener Meriah, Kamis (2/4/2026). Pertemuan berlangsung serius dengan sejumlah isu krusial yang disampaikan langsung oleh perwakilan warga kepada para wakil rakyat.
Dalam forum tersebut, Sutrisno selaku perwakilan RGM menyampaikan berbagai tuntutan masyarakat. Ia menyoroti penanganan bencana yang dinilai belum maksimal, fungsi pengawasan DPRK yang perlu diperkuat, serta transparansi sumber anggaran dalam pelaksanaan program penanganan bencana.
Selain itu, warga juga mempertanyakan sejauh mana realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sejak masa pencalonan hingga saat ini. Menurut mereka, diperlukan keterbukaan serta evaluasi terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Permasalahan infrastruktur turut menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang masih memprihatinkan, khususnya pembangunan jembatan Wih Kanes menuju Kecamatan Mesidah yang hingga kini belum terealisasi. Bahkan, masyarakat disebut telah berinisiatif membuka donasi secara swadaya untuk membantu perbaikan jalan.
“Apakah bapak-bapak sudah melihat langsung kondisi di lapangan?” tegas Sutrisno dalam audiensi tersebut, menekankan pentingnya kehadiran langsung para pemangku kebijakan di wilayah terdampak.
Lebih lanjut, masyarakat juga menyoroti pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang disebut berdiri di atas lahan milik pribadi Bupati. Di sisi lain, bantuan bagi penghuni Huntara dinilai masih minim, di mana warga mengaku hanya menerima bantuan berupa beras tanpa dukungan kebutuhan dasar lainnya.
Persoalan pendataan korban bencana juga menjadi perhatian. Warga meminta kejelasan dan validitas data penerima bantuan agar penyaluran tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar terdampak.
Meski DPRK Bener Meriah telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menangani persoalan tersebut, masyarakat tetap mendesak adanya keterbukaan, terutama terkait besaran anggaran APBD yang telah digunakan dalam penanganan bencana.
Hingga berita ini ditayangkan, proses audiensi masih berlangsung sembari menunggu kehadiran lengkap anggota DPRK Bener Meriah sebagai representasi masyarakat.
