Tapanuli Utara- Satupena.co.id: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat tata kelola dan transparansi pengelolaan dana desa melalui sinergi dengan (BPK RI). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang digelar di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/2/2026).
Bupati Tapanuli Utara, , hadir bersama Wakil Bupati dalam kegiatan yang diinisiasi BPK tersebut. Forum ini bertujuan memperkuat transparansi, kepatuhan regulasi, serta kualitas pelaporan keuangan desa di wilayah Tapanuli Utara.
Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI , Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Fransiskus Heriyanto Harum, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara . Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Jonius menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dari level paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi warga desa.
“Dana desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Ia menekankan, aparatur desa dituntut semakin adaptif dalam perencanaan program dan peningkatan kualitas pelaporan. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak hanya diukur dari realisasi fisik kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka.
Menurut Jonius, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan menjadi kunci menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat pemahaman regulasi sekaligus mencegah kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech dari Martin Manurung serta pemaparan dan diskusi bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara. Melalui forum ini, seluruh pemerintah desa diharapkan semakin siap mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan desa berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( M. Siboro. C. ILJ )
