Jakarta, Satupena.co.id – Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Prof. Dr. H. Sumaryoto Mengatakan tentang sejarah UUD 1945.
“Kalau kita kembali ke sejarah Piagam Jakarta pembukaan Undang-Undang 45 saya ingin meluruskan bahwa hari lahir pancasila yang benar itu 18 agustus 1945 bukan 1 Juni dan itukan versi ibu Megawati, Karena bapaknya Bung Karno,” katanya dengan semangat.
Ada juga Muhammad Yamin, sambungnya, juga ada tiga orang dan itu juga di sidang berurutan.
“Saya mau mengawali itu kenapa karena pancasila secara Historis maupun secara kontitusi itu adalah sumber di atas segala sumber hukum. Dan pada sidang yang digunakan dan diberlakukan menurut pembukaan undang-undang 1945 di piagam jakarta sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk.
Dan sila ke empat itu kerakyatan yang sifatnya liberal yaitu voting. Dua kubu inilah yang muslim dan non muslim bersepakat sila pertama dipotong sampai Ketuhanan yang Maha Esa,” tuturnya.
Lalu sila ke empat munculah kata-kata permusyawaratan perwakilan dan itulah pancasila yang konstitusional ada di pembukaan undang -undang 1945.
Lalu kita lihat tahun 55 pemilu liberal, hasilnya apa?
“Ada konstitusi dibubarkan oleh Bung Karno pada waktu itu untuk undang -undang dasar gagal, akhirnya 5 juli 1959 munculah dekrit Presiden dengan dekrit itu kembali Undang – Undang Dasar 1945 terus reformasi. Disinilah mulai MPR bersidang mengademenkan 1945 yaitu pasal amandemen tentang pemilihan Presiden bukan dipilih MPR tetapi dipilih langsung disinilah masalahnya,” urainya ketika ditemui di Kampus UNINDRA Jalan Nangka, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, 22/1/2026.
Itu sudah bermasalah dan sudah menyimpang dari pancasila kalau sekarang wacananya dipilih oleh DPRD menurut saya,tuturnya, Presiden juga kembalikan ke MPR.
“Sebagai orang islam menggunakan dasar Al-Qur’an azura ayat 38. Setiap masalah diselesaikan secara musyawarah bukan voting tapi MPR tahun berapa saya lupa Presiden dipilih langsung itulah awalnya. Menyimpang dari pancasila jadi demokrasi Indonesia demokrasi pancasila demokrasi yang dilandasi apa? ( musyawarah) bukan voting. Maka kalau ini kembali undang -undang dasar 1945 baik pilpres pilkada tidak langsung melalui perwakilan bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu yang betul,” bebernya.
Kalau ada orang yang mengatakan tidak demokratis dimana tidak demokratis? Demokratis kenapa yang bermusyawarah Perwakilan Rakyat dan wakil rakyat inilah sebagai presentase sistem demokrasi ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.
“Kalau tidak langsung itu tetap demokratik hanya sistemnya tidak langsung yang musyawarahnya siapa ya tidak mungkin dua ratus juta orang indonesia bermusyawarah tidak masuk akal yang bermusyawarah wakilnya yang dipilih secara langsung itu tetap demokratis saya bukan orang sejarah tapi saya senang sejarah saya sangat setuju pilkada dikembalikan ke DPRD,” urainya.
Jadi setelah menyimpang dari pancasila dari segala sumber hukum efeknya ya Allah. Salah satunya yang marak yaitu korupsi. Kenapa politik biaya tinggi? Sekarang jangankan mencalonkan Presiden, Kepala Desa saja sudah ratusan juta bakal milyar itu kades.
“Saya sudah punya bukti bahwa tanpa itu bisa saja tanpa korupsi dengan suap bisa. Adik saya punya buktinya saya bilang kamu maju jangan keluarkan apa-pun. Sekedar konsumsi orang pada makan silakan tapi tidak ada suap juara jadi pemilihan langsung ini dimanfaatkan disalah – gunakan. Suara dibeli orang -orang dibawah paling gampang yang hidupnya susah dikasih 50 ribu sudah senang. Inilah apakah ini demokrasi gara -gara pemilihan langsung. Kalau MPR tidak akan itu gibran jadi Wakil Presiden yang musyawarah anggota MPR. MPR sekarang itu hanya dijadikan tukang simple,” katanya dengan tegas.
Kedaulatan bukan di tangan MPR itulah jadi jangan istilah demokrasi buat tetap bahwa pemilihan langsung voting.
“Voting itu salah satu cara di dalam melaksanakan demokrasi, bisa dengan musyawarah yang penting siapa yang musyawarah ya wakil
rakyat. Makanya yang sekarang ramai saya setuju dikembalikan sekarang menjadi calon bupati sudah keluar uang 50 milyar uang siapa? logikanya harus kembali bakal lebih kalau hanya kembali modal tidak dapat apa-apa dong jadi bupati 10 tahun tidak dapat apa-apa hanya kembali modal.Pernah calon bupati gagal jadi gila ke mana-mana.ok saya ada donatur -donatur tidak ada yang gratis bohong itu pasti punya kepentingan apa lagi orang bisnis setiap kata setiap langkah setiap ucapan uang saya paham betul,” tuturnya.
Sekarang serba salah yang jadi Presiden jadi Bupati, Gubernur, orang susah korupsi orang susah mudah tergiur dengan korupsi.
“Kalau dia sudah kaya Mindset sudah terbiasa cari uang serba salah itu ada di daerah saya tidak perlu sebut. Bupati pengusaha korupsi Bupati yang tidak punya tetap korupsi karena semuanya bermodal dan modal itu tidak punya sendiri apakah itu dipinjami. Bagaimana kita mau jujur tapi kalau musyawarah di DPRD bisa jadi ada unsur suap mungkin tapi tidak sebesar pemilihan langsung. DPRD 100-200 orang perfraksi ini fraksi ini bisa diminimalis kalau masih tetap pakai uang suap sulit dibrantas,” bebernya.
Berbagai dominan saya, sambungnya, setuju Pilkada tidak langsung melalui perwakilan rakyat yang ada di DPRD tinggal diperbaiki sistem pemilihannya.
“Sehingga hasil pemilihannya umum untuk wakil rakyat betul -betul rakyat yang representatif di selektif calonnya dulu jangan asal calon sekarang asal calon yang penting minimal SMA jangan. Minimal serjana sudah cukup serjana tidak usah (S2) tidak jamin lalu juga pemilihan psikotes minimal serjana harus ada psikotes. Punya bakat tidak jadi pemimpin sehingga ketika terpilih menjadi ketua DPR jadi menang.
Sekarang penting punya uang bayar langsung jadi anggota itu yang jadi rusak, mau sistem apapun mau langsung tidak langsung tetap rusak jadi prinsipnya saya setuju untuk pemilihan tidak langsung.Bakal pilpres sekalian tidak langsung melalui DPRD yang representatif wakil rakyat yang dipilih anggota DPRD-NYA bukan bupatinya dan bupatinya dipilih oleh DPRD yang merupakan representasi wakil rakyat dan itukan demokratis,” tutupnya mengakhiri sesi wawancara.
(DVD)
