Jombang, satupena.co.id
Pelaksanaan Upacara Peringatan Empat Hari Besar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di Lapangan Pemkab Jombang kembali menyisakan kritik ironi dan kekecewaan mendalam di kalangan peserta upacara.
Upacara memperingati Hari Ibu ke-97, Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN), Hari Bela Negara ke-77 dan Hari Nusantara tahun 2025 tersebut dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025. Namun pelaksanaannya dinilai jauh dari semangat kedisiplinan yang seharusnya melekat dalam kegiatan kenegaraan, lantaran mengalami keterlambatan hingga hampir dua jam dari jadwal resmi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan undangan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, upacara dijadwalkan dimulai pukul 06.30 WIB, dengan imbauan kepada seluruh peserta agar sudah berada di lapangan sejak pukul 06.00 WIB. Imbauan tersebut dipatuhi secara disiplin oleh para peserta yang berasal dari berbagai unsur organisasi masyarakat dan institusi negara, sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan resmi pemerintah daerah.
Namun kedisiplinan peserta tersebut kembali diuji. Bupati Jombang, Warsubi, baru memasuki lapangan upacara setelah waktu molor hingga hampir dua jam. Selama masa tunggu tersebut, para peserta tetap berada di lapangan dalam posisi siap dan berbaris tegak sesuai tata upacara.
Kondisi ini menguras fisik peserta. Waktu tunggu yang panjang membuat tenaga mereka terkuras sebelum upacara benar-benar dimulai. Situasi semakin berat karena sebagian besar peserta belum sempat sarapan, mengingat jadwal upacara yang ditetapkan sangat pagi dengan harapan peserta upacara mendapatkan jatah Snack seperti pelaksanaan upacara yang sebelumnya
Akibatnya, saat upacara berlangsung, sejumlah peserta banyak yang tumbang akibat belum sarapan dan mengalami kelelahan fisik. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan, sebab penjadwalan pagi hari sejatinya dimaksudkan agar peserta tidak terpapar terik matahari yang berlebihan. Namun tujuan tersebut menjadi tidak relevan ketika pelaksanaan tidak berjalan sesuai rencana.
Sebagai kepala daerah sekaligus pelaku usaha, Bupati Jombang dinilai seharusnya memahami makna penghargaan terhadap waktu. Dalam dunia usaha, keterlambatan produksi maupun distribusi dapat menurunkan kualitas komoditas dan meruntuhkan kepercayaan pasar. Prinsip yang sama semestinya berlaku dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kekecewaan peserta juga diperparah oleh lemahnya kesiapan panitia, khususnya terkait pendataan dan distribusi konsumsi. Setiap organisasi yang diundang diketahui diminta menghadirkan sedikitnya 30 personel, dengan total peserta berasal dari sembilan organisasi atau kelompok masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, konsumsi tidak terdistribusi secara memadai.
Pada umumnya organisasi peserta upacara menghadirkan sebanyak 30 anggota sebagai bentuk penghormatan atas undangan resmi tersebut. Kehadiran mereka dilandasi semangat kebangsaan sebagai organisasi masyarakat independen yang taat aturan, namun pengalaman yang dirasakan justru meninggalkan kekecewaan.
Sejumlah peserta menilai kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen waktu, koordinasi lapangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta dalam setiap kegiatan kenegaraan.
Upacara peringatan hari besar nasional diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, melainkan momentum membangun keteladanan, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap pengorbanan seluruh elemen masyarakat yang hadir. Dengan perbaikan tata kelola dan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, kegiatan kenegaraan ke depan diharapkan mampu benar-benar mencerminkan semangat nasionalisme yang beradab dan bermartabat.
(Reporter: Adi)
