Jombang –Satupena.co.id. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Nganjuk dalam upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebagai langkah awal, mereka melakukan peninjauan lokasi di hutan petak 24-25 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gedangan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gedangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada Sabtu (15/02).
Kepala Perhutani KPH Jombang, Kelik Djatmiko, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang memungkinkan.
“Wilayah kerja kami mencakup kurang lebih 7.000 hektare yang masuk dalam lokasi KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus). Kami akan melihat lokasi mana saja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Intinya, Perhutani sangat mendukung agar program ini berjalan sesuai harapan,” ujar Kelik Djatmiko.
Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Teguh Narutomo, menekankan pentingnya tata kelola ekosistem hutan yang baik untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
“Kita memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola ekosistem hutan di Indonesia. Presiden telah mencanangkan program ketahanan pangan, dan kita harus memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kita harus duduk bersama dan memetakan potensi serta tantangan yang ada di lapangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik dengan konsep yang sejalan untuk kepentingan bersama. Setelah melakukan peninjauan lapangan dan memahami kondisi faktual, langkah selanjutnya adalah berbagi data secara administrasi dan berkoordinasi dengan semua pihak agar program ini berjalan optimal.
“Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan fungsi hutan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Semua pihak harus berperan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya agar manfaat program ini dapat dirasakan secara merata,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Jombang menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya terbatas pada tanaman tebu, tetapi juga harus mencakup berbagai tanaman lain yang terkoordinasi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa fungsi hutan harus tetap terjaga, sementara tanaman tumpangsari dapat menjadi pendukung dalam upaya ketahanan pangan.
“Tanaman dalam kawasan hutan harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan. Hutan harus kembali kepada fungsinya sebagai kawasan konservasi dan perlindungan lingkungan. Untuk aspek teknisnya, para ahli dan pihak terkait akan melakukan pemetaan agar pemanfaatan lahan sesuai dengan kondisi tanah dan aspek ekologis lainnya,” jelasnya.
Acara peninjauan ini dihadiri oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo beserta jajaran Pemkab Jombang, Administratur KPH Jombang Kelik Djatmiko beserta jajaran, perwakilan dari CDK Nganjuk, serta unsur Forkopimcam Mojoagung.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, Perhutani, dan instansi terkait, diharapkan program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.
( * )
