BANDA ACEH –Satupena.co.id: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Aceh resmi dilantik oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Mayjen TNI (Purn.) Dr. Bachtiar Utomo, S.IP., M.A.P., di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (13/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi HKTI di Aceh sekaligus meningkatkan peran organisasi dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI (Purn.) Dr. Bachtiar Utomo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama para petani.
“Dengan telah dilantiknya para pengurus ini, saya berharap seluruh amanah dan tugas organisasi dapat dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan, HKTI merupakan organisasi besar yang berdiri pada 27 April 1973 di Jakarta. Organisasi tersebut memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kepentingan petani serta menjadi wadah pemersatu berbagai elemen pertanian di Indonesia.
Menurutnya, penguatan dan penyatuan organisasi HKTI di seluruh Indonesia merupakan langkah penting agar organisasi semakin solid, terstruktur, dan mampu menjalankan peran hingga ke tingkat akar rumput.
Bachtiar menegaskan bahwa kekuatan utama HKTI berada pada para petani dan kelompok tani yang menjadi ujung tombak pembangunan sektor pertanian. Karena itu, keberadaan organisasi tidak boleh sebatas nama, tetapi harus dibuktikan melalui program nyata yang menyentuh kebutuhan petani.
“Panglima di garis terdepan sesungguhnya adalah para petani. Karena itu, HKTI harus hadir mendampingi, membina, dan memperjuangkan kepentingan mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa HKTI memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Ia mengaitkan peran tersebut dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya agenda mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.
Menurutnya, HKTI harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjadi mata dan telinga di lapangan dalam menyerap berbagai persoalan yang dihadapi petani.
HKTI juga diharapkan berperan aktif memberikan pendampingan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Bachtiar menegaskan bahwa organisasi harus tetap berpihak kepada petani dan mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
“HKTI harus mendukung program pemerintah, tetapi pada saat yang sama juga harus pro kepada petani. Kita harus hadir untuk membantu dan mengawal kepentingan para petani,” katanya.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI se-Provinsi Aceh. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kepemimpinan dan arah organisasi untuk periode selanjutnya.
Bachtiar menjelaskan bahwa Musda merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat provinsi. Melalui forum tersebut, peserta memiliki kewenangan untuk menentukan calon ketua serta menyusun program kerja yang dapat dilaksanakan secara efektif.
Ia juga menyampaikan bahwa konsolidasi organisasi menjadi salah satu prioritas utama setelah proses penyatuan kepengurusan. Dengan demikian, setiap pengurus di daerah diharapkan segera menyusun program kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan HKTI di tingkat daerah akan menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan organisasi secara nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bachtiar turut mengajak seluruh pengurus dan anggota HKTI mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Ia menilai program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.
Melalui kebutuhan bahan pangan untuk program MBG, para petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal diharapkan memperoleh peluang pasar yang lebih luas.
Komoditas seperti ikan, sayuran, tomat, buah-buahan, dan berbagai hasil pertanian lainnya dinilai dapat menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan program tersebut.
Karena itu, HKTI diharapkan dapat mendorong keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi program pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.
Bachtiar juga meminta seluruh pengurus DPC segera menyusun langkah strategis dan program kerja yang terukur sehingga keberadaan HKTI benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian dan perekonomian masyarakat.
Menutup sambutannya, Bachtiar kembali mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Ia berharap momentum tersebut menjadi awal penguatan organisasi HKTI di Aceh agar semakin solid, profesional, dan berpihak kepada kepentingan petani.
