Aceh Utara, satupena.co.id – Posisi Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Aceh Utara semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga disiplin, integritas, serta marwah dunia pendidikan. Namun, di tengah mencuatnya polemik yang menyeret Kepala SMAN 1 Tanah Pasir, perhatian masyarakat kini tertuju pada sikap Kacabdin Aceh Utara, Johan.
Sebagai representasi Dinas Pendidikan Aceh di daerah, Kacabdin tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, evaluasi, hingga memberikan rekomendasi terhadap kepala sekolah yang dinilai melanggar ketentuan atau tidak menjalankan tugas secara profesional.
Sayangnya, saat dimintai tanggapan terkait isu yang berkembang di SMAN 1 Tanah Pasir pada Jumat (5/6/2026), Johan belum menunjukkan respons yang mencerminkan urgensi situasi yang sedang menjadi perhatian banyak pihak.
Alih-alih menyampaikan langkah penanganan yang jelas atau memberikan penjelasan yang substantif, ia hanya memberikan jawaban singkat yang terkesan normatif.
“Terima kasih informasinya, nanti kami akan verifikasi sesuai jadwal yang telah diagendakan,” ujar Johan.
Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Apakah persoalan yang berpotensi mencederai tata kelola pendidikan harus menunggu agenda rutin untuk ditindaklanjuti? Atau memang belum tersedia mekanisme respons cepat ketika muncul dugaan pelanggaran maupun masalah kepemimpinan di lingkungan sekolah?
Sorotan pun bermunculan dari berbagai kalangan. Sejumlah pemerhati pendidikan menilai sikap yang terkesan menunggu itu dapat mencerminkan lemahnya fungsi pengendalian di tingkat cabang dinas. Dalam situasi yang menyangkut kredibilitas lembaga pendidikan, masyarakat membutuhkan kepastian langkah, bukan sekadar rencana pengecekan di waktu mendatang.
Ketika didesak mengenai tindakan konkret yang akan diambil terhadap pihak terkait, Johan juga tidak memberikan keterangan tambahan. Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan wartawan sejak Senin (8/6/2026) hingga Selasa (9/6/2026) belum membuahkan hasil.
Panggilan telepon maupun pesan WhatsApp yang dikirimkan tidak mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Sikap tersebut kini menjadi perhatian banyak pihak. Muncul pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen pembinaan dan pengendalian yang selama ini digaungkan Dinas Pendidikan Aceh benar-benar dijalankan di lapangan. Ketika sebuah masalah mencuat dan pihak yang memiliki kewenangan memilih diam, ruang spekulasi pun semakin terbuka.
Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi kredibilitas Kacabdin Aceh Utara. Jika fungsi pembinaan dan kontrol hanya berjalan berdasarkan agenda rutin, sementara perkara yang membutuhkan perhatian segera dibiarkan tanpa kepastian, maka efektivitas jabatan tersebut layak dipertanyakan.
Kini masyarakat menunggu lebih dari sekadar pernyataan formal. Yang diharapkan adalah langkah nyata, keterbukaan, serta keberanian mengambil keputusan demi menjaga kualitas dan integritas pendidikan di Aceh Utara.
Pertanyaannya sederhana: masihkah fungsi kontrol itu bekerja sebagaimana mestinya, atau justru kehilangan daya ketika paling dibutuhkan?
