Minahasa Utara – Satupena.co.id: Aliansi Peduli Lingkungan Minahasa Utara memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa damai sebagai bentuk protes terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur yang dinilai kian memburuk di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
Aksi yang direncanakan melibatkan sekitar 500 peserta ini merupakan wujud penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Minahasa Utara, Peps Kembuan, menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh keresahan masyarakat atas maraknya pembangunan perumahan yang diduga tidak memperhatikan aspek lingkungan, khususnya sistem drainase dan gorong-gorong.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak langsung pada meningkatnya banjir, genangan air, serta kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.
“Kami melihat pembangunan terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Akibatnya masyarakat yang harus menanggung dampak berupa jalan rusak, banjir, dan terganggunya aktivitas sehari-hari,” tegas Kembuan.
Dalam aksi tersebut, massa akan mendesak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan perumahan yang diduga mengabaikan tata ruang, aspek lingkungan, serta kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, aliansi juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan penyelidikan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran perizinan, pelanggaran lingkungan hidup, maupun penyimpangan tata ruang.
Koordinator Lapangan aksi, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang terjadi.
“Kami akan menyuarakan kepentingan masyarakat secara terbuka. Jika pembangunan perumahan menjadi penyebab rusaknya infrastruktur dan meningkatnya banjir akibat buruknya drainase, maka harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan bisnis,” ujarnya.
Adapun tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah mendesak Bupati Minahasa Utara untuk mencopot sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Tata Ruang.
Aksi rencananya akan digelar di Kantor Bupati Minahasa Utara, DPRD Minahasa Utara, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Aliansi menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi akan berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanggung jawab aksi, Stenly Sendow, bersama jajaran aliansi memastikan bahwa surat pemberitahuan aksi telah disampaikan dan diterima oleh pihak Polres Minahasa Utara.
“Selamatkan lingkungan, perbaiki infrastruktur, dan tegakkan aturan demi kepentingan masyarakat Minahasa Utara,” tutup Fikri.
