Aceh Tamiang – Satupena.co.id:
Upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang terus digencarkan. Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., guna membahas percepatan pembangunan Rumah Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa (5/5/2026), ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan warga korban banjir segera mendapatkan hunian yang layak dan aman.
Dalam paparannya, Bupati Armia Pahmi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Ia menyebutkan, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Huntap telah mulai direalisasikan di lapangan.
“Saat ini telah terealisasi pembangunan 200 unit rumah melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Ke depan, kami merencanakan tambahan 300 unit Huntap yang akan dibangun di wilayah Kampung Kota Kuala Simpang,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, pembangunan tersebut diprioritaskan bagi warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah daerah juga terus melakukan penelusuran serta pengadaan lahan, termasuk mengusulkan pemanfaatan lahan HGU dan lahan perkebunan tidak produktif.
Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan progres pemulihan di berbagai bidang. Di sektor kesehatan, Pemkab telah menerima bantuan 11 unit ambulans. Sementara itu, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan antara lain pembangunan jembatan di wilayah Aras Sembilan yang kini memasuki tahap tender. Kami juga merencanakan pembangunan jembatan permanen di Pematang Durian dan Balik Karang, serta perbaikan akses jalan di daerah rawan longsor seperti Sekerak dan Sekumur,” jelasnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Imran, memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki tiga fokus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni konsolidasi data, pemantauan lapangan, dan pembentukan posko terpadu.
“Validasi data menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran. Saat ini masih ditemukan data infrastruktur dan perumahan yang belum lengkap, baik dari sisi dokumentasi maupun koordinat lokasi, sehingga perlu segera diperbarui,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan berkala terkait kondisi jalan, jembatan, irigasi, serta rumah warga terdampak. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan skema pembangunan, baik secara mandiri maupun komunal.
Lebih lanjut, Dirjen Imran mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang segera membentuk Posko Transisi Pascabencana. Posko tersebut diharapkan mampu memantau perkembangan penanganan secara terpadu serta menyinergikan berbagai sektor, termasuk dukungan layanan kelistrikan dan air bersih bagi warga yang telah menempati hunian baru.
Rakor berlangsung lancar dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, BPBD, PDAM, Forkopimcam, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses percepatan pemulihan pascabencana. (D. Yogi S.)
