Aceh Timur –Satupena.co.id: Sebanyak 106 kepala keluarga (KK) korban banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 di Dusun Karangkuda, Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, mengeluhkan minimnya fasilitas di hunian sementara (huntara) yang mereka tempati saat ini.
Hingga memasuki hampir dua bulan masa tinggal di Huntara Karangkuda, warga mengaku belum mendapatkan fasilitas yang layak sebagaimana standar yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan aktivitas sehari-hari para korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi warga adalah belum tersedianya sumber air bersih. Hingga kini, warga belum memiliki akses terhadap sumur bor maupun jaringan pipanisasi, sehingga kesulitan mendapatkan air untuk minum, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya.
Selain itu, fasilitas listrik juga belum sepenuhnya tersedia. Meski tiang listrik telah dipasang di sekitar lokasi huntara, jaringan kabel ke masing-masing unit hunian belum terhubung, sehingga warga masih hidup dalam keterbatasan penerangan.
Tidak hanya itu, perlengkapan dasar di dalam huntara juga belum lengkap. Warga menyebutkan masih kekurangan fasilitas seperti kasur dan kipas angin yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
“Kondisi ini membuat kami tidak nyaman dan sulit betah tinggal di huntara. Fasilitas yang ada masih jauh dari kata layak,” ujar perwakilan warga.
Melalui surat yang ditujukan kepada pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah Aceh Timur, warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah. Mereka meminta agar pihak terkait segera turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi huntara dan segera melengkapi fasilitas yang masih kurang.
Warga juga mengusulkan pembangunan sumber air bersih berupa sumur bor di enam titik lokasi huntara guna mengatasi krisis air yang mereka alami.
Selain kepada BNPB, surat tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, di antaranya Satgas PRR Sumatra, anggota DPD RI, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, DPRK Aceh Timur, BPBD, Dinas Sosial, serta Muspika Serbajadi.
Masyarakat berharap adanya respons cepat dari pemerintah agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak selama masa pemulihan pascabencana.
