Ratatotok, Sulawesi Utara,Satupena.co.id,- Dugaan adanya konspirasi antara oknum aparat Polres Minahasa Tenggara (Mitra) dengan jaringan mafia tambang kian mencuat ke permukaan. Sejumlah laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di wilayah Ratatotok dan sekitarnya disebut tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan publik sekaligus memunculkan dugaan bahwa aparat penegak hukum di daerah itu justru “bermain mata” dengan para pelaku tambang ilegal.
Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa aduan mereka ke Polres Mitra hanya berakhir tanpa kejelasan.
“Aduan masyarakat seolah hanya dijadikan angin lalu. Ketika rakyat meminta keadilan, yang mereka dapat justru pembiaran. Ini memperkuat dugaan adanya kongkalikong antara oknum penegak hukum dan mafia tambang di Mitra,” tegas Fikri Alkatiri.
Fikri juga menilai bahwa lemahnya penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal mencerminkan kegagalan Polres Mitra dalam menjalankan perintah Kapolda Sulut untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan pertambangan.
“Kapolres Mitra dinilai gagal menjalankan instruksi Kapolda Sulut terkait penindakan tambang ilegal. Karena itu, kami mendesak Kapolda Sulut segera mencopot Kapolres Mitra dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian di wilayah tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, LSM GTI mendesak Polda Sulut untuk turun langsung ke lapangan, memeriksa seluruh izin usaha, aktivitas operasional, hingga aliran dana yang diduga terkait dengan kegiatan tambang ilegal yang selama ini mendapat “perlindungan” dari pihak tertentu.
“Jika Kapolda tidak tegas, maka kepercayaan publik terhadap institusi Polri di Sulawesi Utara akan terus tergerus. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkas Fikri Alkatiri.
