Jakarta – Satupena.co.id. Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang tepat. Untuk itu, pemetaan masalah menjadi langkah awal yang sangat diperlukan sebelum menentukan kebijakan yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Prof. Dr. H. Sumaryoto, saat ditemui awak media di Kampus UNINDRA, Jalan Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 8 Februari 2025.
“Dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, pemetaan masalah (problem mapping) harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa menentukan skala prioritas—mana yang harus segera ditangani dan mana yang bisa ditunda. Langkah berikutnya adalah mengambil kebijakan yang realistis dan disertai dukungan anggaran yang memadai,” ujar Prof. Sumaryoto.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang operasional dan realistis, daripada aturan yang hanya ambisius di atas kertas.
“Kita sering melihat kebijakan yang dipaksakan tetapi tidak bisa dijalankan. Contohnya, anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan yang dalam praktiknya tidak pernah benar-benar terealisasi. Lebih baik anggaran yang lebih kecil tetapi dapat dijalankan secara efektif dan mencapai sasaran,” tegasnya.
Jangan Mengejar Tren, Fokus pada Prioritas
Prof. Sumaryoto juga menyoroti kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di Indonesia.
“Contohnya, program Kampus Merdeka. Secara konsep memang bagus, tetapi apakah cocok untuk kondisi pendidikan di Indonesia? Kita harus benar-benar memilah apa yang menjadi prioritas dan tidak sekadar mengejar tren atau mengikuti negara lain,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak bisa dibandingkan langsung dengan negara lain seperti Singapura atau Vietnam, mengingat perbedaan jumlah penduduk dan karakteristik demografis yang sangat jauh.
“Membandingkan Indonesia dengan Singapura atau Vietnam itu kurang tepat. Jumlah penduduk mereka jauh lebih sedikit, sehingga tantangan yang mereka hadapi juga berbeda,” jelasnya.
Pembagian Kementerian Pendidikan Diharapkan Meningkatkan Efektivitas
Menanggapi pemecahan Kementerian Pendidikan menjadi tiga bagian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan, Prof. Sumaryoto menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang positif.
“Pemecahan ini bisa menjadi langkah yang baik agar penanganan pendidikan lebih fokus dan tidak terpusat pada satu kementerian saja. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih efektif dan tidak amburadul,” katanya.
Sebagai penutup, ia berharap permasalahan pendidikan di Indonesia dapat segera diatasi dengan pendekatan yang lebih sistematis, terarah, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
(DVD)
