Sigil-satupena.co.id
Sejumlah masyarakat gampong Keupula Kecamatam Muara Tiga Kabupaten Pidie, minta kepada Keuchik segara sampaikan hasil keseluruhan kegiatan atau laporan dan pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2023.
Sementara warga setempat diduga dana Dana Desa (DD) tidak Transparan dan Fiktif, bahkan waraga minta Keuchik setempat segara menggelar rapat LPJ tahun 2023 bersama masyarakat bukan hanya mengelar rapat dalam rahasia sesama parangkat saja. Minggu (7/4/2024)
Adapun rapat yang diminta oleh masyarakat untuk perjelaskaan Dana Desa anggaran pada tahun 2023 lalu, karana mereka menduga keuchik tidak tranparan kepada masyarakat.
Namun mereka minta keuchik segara mengundang masyarakat para masyarakat untuk mengelar rapat kegiatan yang telah dikerjakan dengan menggunakan Dana Desa.
Abdul Gani mengatakan, bahwa warga tidak puas atas kebijakan yang telah dilaksanalan oleh Keuchik serta perangkat, sedangkan pogram yang dikerjakan oleh permeintah gampong atas semua program yang dikerjakan sejak tahun 2022 dan 2023 tidak transparan dan dianggap Fiktif.
“Saya selaku masyarakat Keupula sangat kecewa terhadap keuchik gampong keuchik tidak transparan kepada masyarakat saat dana desa digunakan oleh Keuchik setepat,” kata Gani.
Kemudian Abdul Gani Juga menjelaskan, pada UU Nomor 14 Tahun 2008 telah sebutkan tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini tidak pernah dilakukan oleh Keuchik sehingga warga gampong keupula minimnya mengetahi tentang informasi kegiatan yang dikerjakan keuchik tersebut.
“Samua telah ditetapkan oleh pemerintah bisa dilihat pada UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari keuchik serta dapay mengawasi kegiatan Penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh para perangkat gampong setempat,” tutur Abdul Gani.
Kemudian Abdul Gani, meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie dan Inspektorat Pidie serta TIPIKOR Polres Pidie, agar dilakukan audit investigasi terkait pengeloaan dana desa di Gampong Keupula dari tahun anggaran 2022, dan anggaran tahun 2023, karena transparan dan dianggap Fiktif.
“Kami juga meminta kepada ketiga penegak hukum tersebut segara mengambil langkah untuk melakukan pemeriksa atau audit investigasi terkait kasus dugaan tidak transparan dan dianggap Fiktif,” tutupnya.
