satupena.co.id: Secara virtual, Pemkab Bener Meriah kembali ikuti rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi daerah dengan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Senin (08-01-2024)
Rakor pengendalian inflasi daerah itu di hadiri langsung oleh Pj. Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Sayutiman, SE.MM., Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Bener Meriah, Kadis Perdagangan, Perwakilan Dandim 0119 Bener Meriah Pa Sandi Letda. INF. Muslim Kodim 0119 Bener Meriah, Perwakilan BPS, dan sejumlah perwakilan kepala OPD terkait.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam paparannya pada rakor pengendalian inflasi daerah di Minggu ke 2 (M2) Januari Tahun 2024 menyampaikan, meskipun sedikit menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi baik. ” Dari 185 negara di dunia, pertumbuhan ekonomi kita (Indonesia-red) berada di angka 4,49 persen,” terangnya.
Selain itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan gambaran ekonomi maupun inflasi yang terjadi di bandingkan dengan negara lain di dunia maupun tingkat daerah, serta di tingkat nasional. Dirinya juga meminta agar daerah dapat melakukan koordinasi dengan BPS yang ada di daerah masing – masing untuk mengetahui posisi inflasi daerahnya. Untuk daerah yang angka inflasinya tinggi, Mendagri meminta agar segera mencari permasalahan yang terjadi, sehingga inflasi dapat di atasi dengan baik.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, bahwa di Minggu pertama (M1) yaitu bulan Januari Tahun 2024, ada 3 (Tiga) komunitas masih mengalami kenaikan di kabupaten kota di wilayah Indonesai. 3 komunitas tersebuta adalah Bawang Merah, Bawang Putih dan Daging Ayam Ras.
Sementara itu, 10 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) M1 Tahun 2024 berdasarkan data SP2KP-pencatatan Tanggal 2-5 Januari 2024 diantarnya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara kabupaten/kota Munan Barat dengan IPH 9,23 persen., NTT kabupaten/kota Alor dengan IPH 6,45 persen., Sumut, kabupaten /kota Nias Utara dengan IPH 5,87 persen. Sedangkan 10 kabupaten/kota yang IPH nya turun diantaranya Provinsi Gorontalo, kabupaten/kota Gorontalo dengan IPH -6,71 persen,. Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten/kita Minahasa -6,68 persen,. Provinsi Utara, kabupaten/kita Tomohon dengan IPH -5,74 persen.(Icuk)
