Banda Aceh- Satupena.co.id: Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bergerak cepat memediasi perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, hingga berujung pada kesepakatan damai. Momen rekonsiliasi tersebut ditandai dengan keduanya saling berjabat tangan dan berangkulan, Kamis malam (2/4/2026), di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.
Langkah ini merupakan respons sigap Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, sekaligus memastikan roda pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya tetap berjalan tanpa hambatan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, serta turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Pidie Jaya, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya, Abiya Kuta Krueng.
Rangkaian mediasi diawali dengan makan malam bersama, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tertutup yang dihadiri Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta para tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, klarifikasi, serta komitmen dalam menyelesaikan persoalan yang sempat mencuat ke ruang publik.
Upaya mediasi ini bukan berlangsung secara instan. Sejak pagi hari, Fadhlullah telah menggelar pertemuan secara bertahap dengan pihak-pihak terkait guna menggali informasi dan memahami akar permasalahan secara komprehensif.
Diawali dengan pertemuan terpisah bersama Wakil Bupati Hasan Basri, Fadhlullah mendengarkan langsung aspirasi dan harapan yang disampaikan. Selanjutnya, pada siang hari, ia menerima Bupati Sibral Malasyi untuk mendapatkan sudut pandang dari pihak lainnya.
Memasuki sore hari, Wakil Gubernur kembali berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat Pidie Jaya yang berperan dalam mendorong terciptanya perdamaian. Puncak mediasi dilaksanakan pada malam hari, saat seluruh pihak dipertemukan dalam satu forum bersama.
Melalui dialog yang berlangsung intens, terbuka, dan konstruktif, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai demi kepentingan bersama.
“Mediasi ini merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar upaya pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, stabilitas pemerintahan menjadi kunci utama dalam memastikan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan dapat kembali berjalan solid, fokus pada pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan pembangunan di Pidie Jaya terus bergerak maju secara efektif dan kondusif,” tambahnya.
Dengan tercapainya kesepakatan damai ini, diharapkan stabilitas pemerintahan di Pidie Jaya semakin kuat, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( Ismed ).
