Oleh: Yudi Gayo
Satupena.co.id: Perlawanan politik pada hakikatnya lahir dari kegelisahan atas ketimpangan, ketidakadilan, serta dominasi kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif, menyatu dalam semangat perubahan, dan kerap mengambil bentuk yang tidak konvensional. Dalam lanskap ini, konsep “goperlek”—yang dapat dimaknai sebagai gerakan politik yang fleksibel, taktis, dan bergerak di ruang-ruang tak kasat mata—menjadi representasi bahwa perlawanan tidak selalu hadir secara frontal. Ia bisa berjalan senyap, terorganisir, dan sarat strategi.
Perlawanan, dengan demikian, bukan semata soal mobilisasi fisik di jalanan, melainkan juga pertarungan gagasan, kekuatan jaringan, serta ketajaman membaca momentum politik. Namun, dalam dinamika yang kompleks, perlawanan tidak selalu bertahan dalam kemurnian idealisme. Pada titik tertentu, ia mulai bersentuhan dengan realitas kompromi dan negosiasi kepentingan yang sering kali tersembunyi dari ruang publik.
Di sinilah terjadi pergeseran makna. Perlawanan yang semula menjadi simbol perjuangan, perlahan berubah menjadi arena tawar-menawar. Nilai-nilai ideal yang diusung mulai tereduksi oleh kepentingan pragmatis. Dalam praktiknya, semangat juang massa kerap menjelma menjadi komoditas politik. Mereka yang turun ke jalan dengan keyakinan akan perubahan, perlahan kehilangan arah ketika gerakan mulai dikooptasi oleh segelintir elite.
Di balik gemuruh tuntutan dan narasi perjuangan, muncul apa yang dapat disebut sebagai “transaksi sunyi”—kesepakatan-kesepakatan yang tidak pernah diumumkan ke publik, tetapi memiliki dampak besar terhadap arah gerakan. Transaksi ini berlangsung di ruang-ruang tertutup, melibatkan aktor-aktor kunci yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Sementara itu, massa tetap berada dalam ilusi bahwa perjuangan mereka berjalan sesuai tujuan awal.
Fenomena ini melahirkan figur-figur yang kerap disebut sebagai “juru damai gerakan”. Mereka tampil sebagai penengah konflik, membawa narasi stabilitas dan rekonsiliasi. Namun, dalam banyak kasus, peran tersebut justru menjadi jembatan antara kekuasaan dan perlawanan untuk merumuskan kompromi yang menguntungkan pihak tertentu. Konflik tidak diselesaikan atas dasar keadilan, melainkan diredam demi menjaga keseimbangan kepentingan.
Ironisnya, massa yang menjadi tulang punggung gerakan justru tidak pernah menjadi bagian dari hasil transaksi tersebut. Energi kolektif mereka dipertukarkan dengan keuntungan politik, akses ekonomi, atau posisi strategis oleh segelintir elite. Perlawanan pun kehilangan substansi, berubah menjadi panggung yang dikendalikan oleh aktor-aktor di balik layar.
Dalam situasi ini, pengkhianatan terhadap semangat awal menjadi sesuatu yang nyaris tak terhindarkan. Apa yang dulu diperjuangkan dengan keyakinan, perlahan berubah menjadi alat tawar dalam negosiasi kepentingan. “Juru damai” yang seharusnya menjaga integritas gerakan, justru sering kali menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi tersebut.
Pada akhirnya, perlawanan tidak lagi berbicara tentang perubahan struktural atau keadilan sosial, melainkan tentang siapa yang mampu memanfaatkan momentum untuk kepentingannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah ironi: sebuah perjuangan yang lahir dari kejujuran dan harapan, justru tenggelam dalam transaksi sunyi yang mengkhianatinya.
