Bitung – Satupena.co.id: Nasib petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung menjadi sorotan. Di tengah peran vital mereka menjaga kebersihan kota setiap hari, hak dasar berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dilaporkan belum juga diterima hingga saat ini.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan petugas, sekaligus menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya terhadap para pekerja lapangan.
Sejumlah pihak menilai, keterlambatan pembayaran THR bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan petugas kebersihan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan kota tetap bersih dan sehat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung turut menjadi sorotan. Ia dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam memperjuangkan hak para petugas. Minimnya informasi dan transparansi semakin memperkuat kesan bahwa persoalan ini belum ditangani secara serius.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bitung juga didesak untuk tidak tinggal diam. Publik menilai perlu ada penjelasan resmi terkait penyebab keterlambatan, sekaligus langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pengamat kebijakan publik menyebut, keterlambatan hak pekerja seperti THR berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika tidak segera ditangani dengan baik.
“Ini bukan hanya soal hak finansial, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap pekerjaan mereka,” ujar salah satu sumber.
Petugas kebersihan bukan sekadar pekerja teknis, melainkan bagian penting dari sistem pelayanan publik. Tanpa mereka, wajah kota tidak akan terjaga.
Untuk itu, Pemerintah Kota Bitung diharapkan segera mengambil langkah tegas, antara lain:
Memberikan penjelasan terbuka terkait keterlambatan THR
Memastikan pembayaran dilakukan secepatnya
Melakukan evaluasi terhadap kinerja internal, khususnya di DLH
Jika persoalan ini terus berlarut, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para petugas, tetapi juga berpotensi memperluas krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sudah saatnya petugas kebersihan mendapatkan hak dan perhatian yang layak atas dedikasi mereka selama ini. ( Lukman ).
