Aceh Timur – Usai dilantik sebagai Bupati Aceh Timur periode 2024–2029, Iskandar Usman Al-Farlaky menjadi sorotan publik, tidak hanya tertuju pada kebijakannya, Namun, perhatian publik justru ikut tertuju pada kakak kandungnya, Salamudin Usman, yang disebut-sebut berperan sebagai aktor non-formal yang memainkan peran penting dalam dinamika birokrasi kabupaten.
Meski saat ini menjabat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh (Kacabdin) Kota Langsa, pengaruh Salamudin justru santer terasa di Aceh Timur. Beberapa sumber internal menyebutkan, jalur lobi jabatan di lingkungan Pemkab Aceh Timur kerap melibatkan dirinya.
“Sekarang, lobi jabatan bukan langsung ke bupati. Harus lewat Salamudin dulu. Banyak pejabat dan ASN yang merapat kepadanya untuk dapat dukungan, ungkap seorang ASN yang meminta namanya dirahasiakan.
Nama Salamudin bukan tanpa kontroversi. Pada 2017, saat Iskandar masih menjabat anggota DPRA dari Partai Aceh, ia pernah dikaitkan dengan kasus pengelolaan dana beasiswa. Publik juga sempat menyoroti dugaan penguasaan aset mobil dinas Pemkab Aceh Timur olehnya. Kasus mobil dinas itu pernah diungkap oleh media metronusantaranews.com pada juni 2026 lalu, Kendaraan yang dikuasai Salamudin dilaporkan sudah diganti nomor polisi menjadi hitam. Saat dikonfirmasi kala itu, ia tidak menampik, bahkan mengakui penggunaannya dilakukan atas izin adiknya.
“Ini atas sepengetahuan dan izin Bupati Aceh Timur, ujar Salamudin saat itu.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras. Publik menilai penguasaan aset Pemkab oleh pejabat provinsi yang tidak memiliki hubungan struktural dengan Aceh Timur adalah bentuk nepotisme yang terang-benderang.
Di kalangan pejabat, peran Salamudin disebut sudah menjadi rahasia umum. Sejumlah sumber menyebutkan, ia bukan hanya sekadar memberi rekomendasi, melainkan turut memengaruhi arah kebijakan, distribusi jabatan, bahkan hingga proyek. “Salamudin pernah meminta fee proyek kepada salah seorang kepala sekolah. Karena ditolak, sempat terjadi ketegangan di antara keduanya, ungkap sumber terpercaya media ini.
Ketika hal ini dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Salamudin secara tegas membantah. Ia menolak keras anggapan bahwa dirinya ikut mengatur jabatan atau meminta fee dari siapa pun.
“Bang, saya tidak paham itu maksudnya apa. Kalau soal jabatan tidak ada hubungannya dengan saya. Siapa yang mengutip fee, bang? Abang yang buat berita, ya abang yang bertanggung jawab. Saya tidak paham maksud abang. satu orang pun tidak ada saya tempatkan untuk jabatan. Kalau ada, coba abang tunjukkan jabatan apa, berapa fee yang saya kutip. Karena saya tidak pernah mengurus masalah itu. Itu ranahnya bupati. Abang buktikan saja, bukan mendengar fitnah orang.
Kalau untuk orang yang tidak senang dengan bupati, ya macam-macam mereka cari celah untuk menjelekkan. Kalau ada, abang buktikan saja. Jabatan apa yang sudah saya tempatkan orang, mana bukti saya meminta fee. Kan gampang sebenarnya. Tidak ada saya meminta-minta fee. Kalau ada, gampang kan bang, abang buktikan saja sudah selesai. Bukan sekadar dengar-dengar, dugaan-dugaan. Kalau dengar dan dugaan, banyak kali orang bisa kita fitnah dengan dugaan kita.
Itu terserah abang. Asal berita sanggup abang pertanggungjawabkan. Sumber yang abang ambil tidak jelas dari siapa. Saya membantah tidak menempatkan orang untuk jabatan dan tidak pernah meminta-minta fee, oke,” tegas Salamudin.
Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa kekuasaan Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky tidak sepenuhnya steril dari intervensi keluarga. Salamudin digambarkan sebagai playmaker, yang memainkan peran vital namun tak pernah tampil di panggung resmi birokrasi.
Publik kini menunggu, apakah Bupati Iskandar mampu membuktikan kepemimpinannya bersih dari praktik nepotisme, atau justru membiarkan kekuasaan Aceh Timur terus dibayangi kendali tangan-tangan di luar struktur pemerintahan.
apakah isu ini benar adanya, atau hanya strategi politik yang sengaja dimainkan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pemerintahan baru ini tak terjerat polemik di awal masa jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, media ini belum berhasil mendapatkan konfirmasi langsung dari Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, terkait isu yang berkembang.
Reporter: ZAS
