satupena.co.id Aceh Timur – kamis 1 Agustus 2024 // Belakangan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Timur kerap mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Sorotan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat baik dari LSM, pers, maupun tokoh masyarakat, yang menyoroti sengkarut atas kinerja kepala dinas maupun bawahannya.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran negara paling besar selain Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tentu dinas teknis tersebut menjadi pusat perhatian publik.
Dihimpun dari berbagai sumber, indeks pemberitaan yang menyoroti dan mengkritisi kinerja Dinas PUPR tersebut meningkat tajam. Isu yang banyak diangkat antara lain adalah dugaan praktek KKN dalam proses tender, sulitnya mendapatkan akses informasi terkait proyek, banyaknya paket proyek yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, hingga perubahan lokasi proyek dari titik nol perencanaan awal. Selain itu, Kepala Dinas PUPR juga disoroti karena jarang masuk kantor.
Sorotan ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat tetapi juga menarik perhatian pejabat daerah dan pemerhati kebijakan publik. Berbagai pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan kerugian negara.
Reaksi dari pihak Dinas PUPR Aceh Timur masih dinanti. Publik berharap ada penjelasan resmi dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja dinas tersebut demi kepentingan bersama.
Reporter: ZAS