BeritaPemerintahTNI Polri

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Pastikan Kehadiran Pelayanan Masa Transisi di Kecamatan Parmonangan

31
×

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Pastikan Kehadiran Pelayanan Masa Transisi di Kecamatan Parmonangan

Sebarkan artikel ini

Taput, Satupena.co.id- Wakil Bupati Dr. Deni P. Lumbantoruan, M. Eng didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan Pascabencana di Kecamatan Parmonangan bersama pemerintahan kecamatan, desa, puskesmas, pendidikan dan pertanian bertempat di Aula Kantor Camat Parmonangan, Parmonangan. (Senin, 2 Pebruari 2026).

Rakor diawali laporan Camat Parmonangan dan para kepala desa terkait kondisi desa dan juga penyaluran bantuan.

Dalam arahan Wakil Bupati, menyampaikan pentingnya rakor untuk penyeragaman visi-misi dalam percepatan pembangunan.

Baca juga Artikel ini :  Dugaan Mafia Tambang di Mitra: Laporan Warga Tak Ditindak, Kapolres Diminta Dicopot

“Terkait penanganan pasca bencana perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah tidak ada membedakan kecamatan lain dengan Kecamatan Parmonangan ini, semua kita tangani dan kunjungi. Kita berharap data kerusakan dari desa terdampak bencana dapat dilaporkan dengan akurat”, jelas Wakil Bupati.

“Pemerintah Kabupaten akan secepatnya mengupayakan pemulihan dampak bencana Hidrometerologi lalu, akses jalan, perlistrikan, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lokasi pertanian, termasuk akan berkordinasi dengan pihak terkait karena adanya keterbatasan Pemerintah Daerah”, lanjut Wakil Bupati.

Baca juga Artikel ini :  Pembenaran Administratif Sri Mulyani Tak Menjawab Krisis Pendidikan

Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa dalam masa transisi Pascabencana ini, pentingnya memenuhi akses pelayanan pendidikan bagi semua anak didik, intansi teknis harus mampu mencari solusi secara teknis.

“Bapak ibu semua harus memonitor kondisi masyarakat kita, mari kita sampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap tenang dan dapat terpenuhi kebutuhannya termasuk dampak kebijakan Pemerintah Pusat atas penutupan perusahaan konsesi hutan. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan”, tegas Wakil Bupati menutup arahannya.

Baca juga Artikel ini :  Polres Malang Intensifkan Forum Jumat Curhat

Rakor dilanjutkan dengan laporan perangkat daerah dan diskusi bersama untuk mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Turut hadir Kadis PMD, Kadis Kominfo dan mewakili beberapa perangkat daerah, mewakili Polsek dan Koramil.

(M Siboro C.ILJ)