Jombang –Satupena.co.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Salah satu agenda digelar di Pendopo Kecamatan Diwek, Selasa (10/2/2026), dengan mengusung tema integrasi pengembangan industri dan perdagangan dengan sektor primer.
Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimcam, kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perempuan dan kemasyarakatan dari Kecamatan Diwek, Jombang, Megaluh, dan Tembelang.
Dalam sambutannya, Salmanudin menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis kebutuhan riil warga, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan memiliki indikator yang jelas. Output dan outcome-nya harus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tema RKPD 2027 yang mengedepankan integrasi industri dan sektor primer dinilai relevan dengan karakteristik wilayah Jombang yang memiliki potensi kuat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Melalui pendekatan ini, Pemkab Jombang mendorong keterhubungan antara produksi sektor primer dengan industri pengolahan dan perdagangan.
Menurutnya, penguatan sektor primer tidak cukup berhenti pada produksi bahan mentah. Diperlukan hilirisasi melalui industri pengolahan agar tercipta nilai tambah, peningkatan pendapatan petani, serta perluasan lapangan kerja.
“Penguatan sektor pertanian dan sektor primer lainnya harus terhubung dengan industri dan pasar. Dengan begitu, hasil produksi masyarakat tidak hanya berhenti di tingkat bahan mentah, tetapi mampu memberi nilai tambah dan membuka peluang kerja,” katanya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan perubahan skema Pagu Indikatif Kewilayahan yang kini diarahkan menjadi Prioritas Kecamatan. Alokasi khusus disiapkan antara lain untuk pembangunan jalan kabupaten dan penerangan jalan umum (PJU). Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi hasil produksi masyarakat.
Selain itu, program Desa Mantra (Maju dan Sejahtera) terus didorong sebagai instrumen pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan RT/RW. Program ini menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis desa.
Melalui Musrenbang kecamatan, Pemkab Jombang menargetkan terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan sinergis. Aspirasi yang dihimpun dari desa dan kecamatan akan dirumuskan menjadi program prioritas yang realistis dan berkelanjutan dalam RKPD 2027.
Dengan integrasi sektor primer dan industri, Pemkab Jombang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat, peningkatan daya saing produk lokal, serta terbukanya lapangan kerja baru guna mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera.
( Ril – Ad1W )
