Bener Meriah –Satupena.co.id: Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat di Kabupaten Bener Meriah. Situasi ini dipicu oleh isu global terkait krisis energi serta pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai stok BBM nasional yang disebut berada pada level minimum dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi tersebut memicu fenomena panic buying di sejumlah daerah, termasuk di Bener Meriah. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat dilaporkan mulai melakukan pembelian BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga BBM di tingkat pengecer dilaporkan mengalami lonjakan signifikan, bahkan mencapai kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Hima PPKn) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Fauzan Akbar, meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera mengambil langkah pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu.
Menurut Fauzan, pengawasan harus dilakukan secara aktif oleh instansi terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM.
“Kami meminta Dinas Perdagangan dan Satpol PP segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan serta menindak tegas gudang atau tempat penampungan BBM yang terindikasi melakukan penimbunan,” kata Fauzan, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai, kondisi panic buying yang dipicu oleh dinamika geopolitik global dan isu krisis energi berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan cara menimbun BBM.
“Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh oknum penimbun untuk memperparah keadaan. Saat ini harga BBM di tingkat eceran sudah mencapai Rp30.000 per liter bahkan lebih. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Fauzan yang juga merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon–Bener Meriah di Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) menambahkan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini agar persoalan tidak berkembang menjadi krisis distribusi BBM di daerah.
Ia menegaskan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah masalah semakin meluas.
“Pemerintah daerah tidak boleh menunggu sampai kelangkaan benar-benar terjadi. Segera lakukan pemantauan stok di agen-agen penyalur. Jika ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan distribusi dan harga BBM sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Apalagi masyarakat Bener Meriah masih menghadapi dampak ekonomi pasca musibah hidrometeorologi beberapa waktu lalu,” kata Fauzan. ( Iwan Karuna )
