Bener Meriah- Satupena.co.id: Konflik antara manusia dan gajah liar di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, kian memprihatinkan. Setelah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa penyelesaian tuntas, konflik ini terus memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Warga di sejumlah kampung seperti Blang Rakal, Pantanlah, Negeri Antara, Pancar Jelobok, Arul Gading, hingga Rimba Raya kini hidup dalam bayang-bayang ancaman. Gajah liar yang kehilangan habitat kerap masuk ke kebun dan permukiman, merusak tanaman serta mengancam keselamatan warga.
Insiden terbaru yang merenggut nyawa seorang warga Kampung Pantanlah menjadi bukti nyata bahwa konflik ini belum terkendali. Korban dilaporkan tewas setelah diserang gajah saat berada di area perkebunannya. Peristiwa ini menambah daftar panjang korban jiwa yang seharusnya dapat dicegah jika penanganan dilakukan secara serius sejak awal.
Tidak hanya manusia, konflik ini juga berdampak pada kematian gajah—satwa dilindungi—yang seharusnya dijaga keberadaannya. Kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat Blang Rakal, Isbah Mulki, secara tegas menyuarakan kekecewaan warga terhadap lambannya respons pemerintah. Ia menilai, selama ini penanganan yang dilakukan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, penyempitan habitat akibat pembukaan lahan pertanian dan ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi pemicu utama konflik. Gajah yang kehilangan ruang hidup akhirnya masuk ke wilayah warga demi bertahan hidup.
“Ini bukan sekadar konflik biasa. Ini akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada keseimbangan lingkungan. Selama habitat gajah terus tergerus, konflik ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Isbah juga menagih komitmen pemerintah terkait program konservasi gajah yang sebelumnya diwacanakan, termasuk rencana penyediaan lahan sekitar 80 ribu hektare sebagai habitat baru. Hingga kini, program tersebut dinilai belum menunjukkan realisasi yang jelas di lapangan.
“Kami tidak butuh janji. Kami butuh tindakan nyata. Setiap hari kami hidup dalam ancaman. Jika ini terus dibiarkan, korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Masyarakat mendesak pemerintah pusat maupun daerah, serta instansi terkait, untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur. Penanganan konflik dinilai tidak bisa lagi bersifat reaktif, melainkan harus melalui solusi permanen yang mencakup perlindungan habitat, pengamanan wilayah warga, serta mitigasi konflik yang berkelanjutan.
Jika tidak segera ditangani secara serius, konflik gajah di Pintu Rime Gayo berpotensi terus berulang, menelan korban lebih banyak, dan memperdalam krisis kemanusiaan serta lingkungan di wilayah tersebut.
(Juan)
