Sumber Poto : https://pajak.go.id
Banda Aceh, Satupena.co.id-
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh menggelar rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh bersama mitra kerja Kementerian Keuangan di Aceh, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga 31 Agustus 2025, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.30 September 2025.
Hingga akhir Agustus 2025, pendapatan negara di Aceh tercatat sebesar Rp3,43 triliun atau 49,49 persen dari target.
Rincian pendapatan tersebut antara lain:
Penerimaan Pajak mencapai Rp2,14 triliun (36,23%),
Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp364,62 miliar (127,05%),
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp929,02 miliar (124,58%).
Dari sisi pengeluaran, belanja negara mencapai Rp29,34 triliun, terdiri atas:
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,41 triliun,
Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,93 triliun.
Secara tahunan (year on year), BPP mengalami kontraksi sebesar 25,55 persen akibat penurunan pagu anggaran, meski persentase realisasi relatif stabil. Minimnya realisasi belanja barang dan modal disebabkan oleh relaksasi anggaran yang baru dimulai pada Mei 2025.
Sementara itu, realisasi TKD turun 5,34 persen, utamanya akibat penurunan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh, realisasi belanja hingga 31 Agustus 2025 tercatat Rp19,29 triliun atau 47,08 persen, didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp14,27 triliun.
Sementara itu, pendapatan APBD mencapai Rp22,13 triliun (55,18%), dengan sumber terbesar masih berasal dari dana transfer senilai Rp18,56 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian Rp3,43 triliun (44,97%). Peningkatan signifikan terjadi pada komponen retribusi daerah, khususnya dari Jasa Umum Pemerintah Provinsi, serta pertumbuhan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kepala Kanwil DJPb Aceh menegaskan, pihaknya sebagai Regional Chief Economist akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Aceh, baik dari unsur pemerintah, akademisi, maupun praktisi ekonomi.
“Kanwil DJPb Aceh selalu terbuka untuk kolaborasi dalam penyediaan data dan kajian ekonomi bersama, demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.
Sumber: https://pajak.go.id
