Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengecam keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran untuk Aceh. Ia menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan pengingkaran terhadap komitmen pemulihan Aceh pascakonflik.
“Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membangun kembali Aceh yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Pemotongan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengkhianati hak rakyat Aceh,” tegas Fauzan, Kamis, 6 Februari 2025.
Menurutnya, sejak perjanjian damai, Dana Otsus menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Namun, kebijakan pemotongan ini justru mengancam harapan rakyat Aceh untuk kesejahteraan.
“Jika ada penyalahgunaan, yang harus dihukum adalah pelaku korupsi, bukan rakyat Aceh yang dikorbankan dengan pemangkasan anggaran. Pemerintah pusat harus bersikap adil dan tidak menjadikan Aceh sebagai korban kebijakan yang merugikan,” lanjutnya.
SAPA mendesak pemerintah pusat tidak hanya mengembalikan anggaran yang dipotong, tetapi juga menambah alokasi Dana Otsus demi percepatan pembangunan di Aceh. Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Fauzan juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan sejarah dan pengorbanan Aceh dalam berdirinya Republik Indonesia.
“Aceh adalah daerah modal bagi NKRI. Seharusnya, Aceh menjadi prioritas pembangunan, bukan justru diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan Aceh untuk republik ini,” katanya.
“Dana Otsus seharusnya ditambah, bukan dikurangi, mengingat Aceh masih tertinggal dibandingkan daerah lain,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menoreh luka baru bagi rakyat Aceh.
“Jangan sampai Aceh kembali merasa dikhianati. Pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk membangun Aceh,” pungkasnya.
Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.
“Jangan biarkan hak kita dirampas secara sepihak. Semua pihak harus melakukan protes agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan,” tutupnya.(**)
