Toba –Satupena.co.id: Kepala SMP Negeri 4 Satu Atap Siria-ria, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dugaan pesan WhatsApp bernada ancaman yang sempat beredar di ruang publik, Sabtu (14/2/2026).
Dalam hak jawabnya, kepala sekolah menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS di lingkungan sekolah yang dipimpinnya telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.
“Penggunaan Dana BOS di sekolah kami dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh kegiatan memiliki laporan dan pertanggungjawaban administrasi,” ujarnya.
Ia menyatakan terbuka terhadap proses klarifikasi maupun pemeriksaan oleh pihak berwenang sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
“Kami siap memberikan penjelasan secara terbuka apabila dibutuhkan, demi menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Terkait pesan WhatsApp yang dinilai bernada ancaman dan menuai sorotan, kepala sekolah membantah adanya niat intimidatif terhadap insan pers.
Ia menjelaskan, pesan tersebut disampaikan dalam situasi emosional dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman.
“Segala kekhilafan dan spontanitas dalam komunikasi tersebut tidak ada maksud untuk mengancam. Jika ada pihak yang merasa tersinggung, saya tegaskan itu bukanlah niat saya,” ujarnya.
Lebih lanjut, kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers serta organisasi profesi yang merasa dirugikan atas insiden tersebut.
“Saya selaku Kepala Sekolah memohon maaf sebesar-besarnya kepada insan pers yang merasa tersinggung atas komunikasi tersebut. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua dan jajaran DPC AKPERSI Kabupaten Toba atas kegaduhan yang terjadi,” katanya.
Ia berharap polemik yang berkembang dapat menjadi pembelajaran bersama agar komunikasi antara lembaga pendidikan dan media ke depan berjalan lebih profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi etika.
Sebagai pimpinan lembaga pendidikan, ia menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi sekaligus menghormati fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dengan dimuatnya hak jawab dan permohonan maaf ini, ia berharap persoalan yang sempat mencuat dapat disikapi secara dewasa serta memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan insan pers di Kabupaten Toba.
( DPC Akpersi Kabupaten Toba M. Siboro. C. ILJ )
