Batam – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) meresmikan pelayaran (Sail Away) perdana Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Marlin Natuna pada Senin (30/9/2024). Acara seremonial ini dilaksanakan secara bersamaan di dua lokasi, yakni Kantor Pusat Medco E&P di Jakarta dan PaxOcean Pertama Shipyard, Batam.
FPSO Marlin Natuna merupakan proyek konversi kapal tanker pertama menjadi FPSO di Indonesia. Momen ini menjadi langkah penting dalam upaya SKK Migas bersama Medco E&P untuk terus meningkatkan produksi migas guna mendukung ketahanan energi nasional.
Acara seremonial tersebut dihadiri oleh perwakilan SKK Migas, Medco E&P, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, serta PT Hanochem Tiaka Samudera dan PT PaxOcean Batam yang terlibat dalam pengerjaan proyek.
FPSO Marlin Natuna, dengan kapasitas produksi sebesar 250.000 barel, dirancang untuk menampung minyak bumi dari Proyek Forel di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Proyek Forel sendiri merupakan proyek minyak terbesar di tahun 2024, dengan estimasi produksi mencapai 10.000 barel minyak per hari (BOPD).
Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, menjelaskan bahwa FPSO Marlin Natuna adalah bagian dari Proyek Forel-Bronang yang masuk dalam Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B. Proyek ini mencakup dua pekerjaan besar, yakni pengerjaan FPSO Marlin Natuna dan pembangunan rangkaian fasilitas produksi. Fasilitas ini meliputi:
Anjungan Well Head Platform (WHP) Forel yang dilengkapi dengan 5 sumur produksi, 1 sumur injeksi gas, dan 2 sumur tambahan untuk produksi masa depan.
Anjungan Well Head Platform Bronang dengan 1 sumur produksi dan 2 sumur cadangan.
Instalasi pipa bawah laut 8” sepanjang 17 km yang menghubungkan WHP Bronang ke WHP Forel, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Wahju, saat ini, fasilitas WHP Forel, WHP Bronang, dan pipa bawah laut telah selesai dibangun, menunggu FPSO Marlin Natuna untuk sail away ke Laut Natuna. Setelah tiba, proses commissioning terintegrasi (integrated commissioning) dari seluruh fasilitas produksi Proyek Forel-Bronang akan dilaksanakan.
“WHP Bronang bahkan telah onstream sejak September 2023, mengalirkan gas ke fasilitas MoGPU Hang Tuah, yang sudah memberikan kontribusi kepada negara,” ujarnya.
Total investasi yang dibutuhkan untuk Proyek Forel-Bronang mencapai sekitar US$236 juta atau setara Rp3,5 triliun. Wahju berharap investasi ini tidak hanya berkontribusi pada fasilitas produksi hulu migas tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Darwin, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Medco E&P. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan, terutama dalam hal perizinan, agar proyek ini berjalan lancar. “Proyek ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Kepulauan Riau dan menambah Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Adhang Noegroho Adhi, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung operasional industri migas di Batam. “Tahun 2024 ini, kami telah memberikan fasilitas fiskal dengan nilai pembebasan sebesar USD 175 juta kepada industri di Batam, termasuk sektor migas,” jelasnya.
Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya sail away FPSO Marlin Natuna. “Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras tim kami yang bekerja sama dengan para kontraktor, subkontraktor, vendor, dan instansi terkait. Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga proyek ini dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.
Ronald menambahkan bahwa proyek Forel diharapkan segera onstream pada kuartal keempat tahun 2024. Keberhasilan FPSO Marlin Natuna ini menunjukkan kemampuan Medco E&P dalam menyelesaikan proyek-proyek kompleks sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pengembangan industri migas di Indonesia.
Tentang SKK Migas
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022. SKK Migas bertugas mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kontrak Kerja Sama, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Reporter: ZAS
