Bener Meriah- Satupena.co.id: Aktivis muda Bener Meriah, Sadra Munawar, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk segera membuka hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026 kepada publik secara transparan.
Menurutnya, pembentukan pansus tidak boleh sekadar menjadi formalitas kelembagaan, melainkan harus menjadi wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana yang menyangkut kepentingan luas.
Desakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam konteks ini, hasil kerja pansus dinilai bukan hanya dokumen internal, tetapi merupakan informasi publik yang wajib disampaikan secara terbuka.
Sadra menilai hingga saat ini DPRK belum mempublikasikan secara rinci hasil kerja pansus tersebut. Padahal, laporan itu dinilai penting untuk diketahui masyarakat, tidak hanya terkait penggunaan anggaran dan langkah penanganan bencana, tetapi juga sebagai bahan evaluasi guna mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang.
“Di satu sisi, langkah DPRK membentuk pansus patut diapresiasi. Namun apresiasi itu harus diikuti dengan keberanian untuk membuka hasilnya kepada publik,” ujar Sadra, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum sekaligus moral bagi lembaga publik. Tanpa keterbukaan, kata dia, ruang spekulasi di tengah masyarakat akan terus berkembang.
Selain itu, Sadra juga mengingatkan tim pansus agar bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun.
“Tim pansus jangan coba-coba bermain mata atau tertekan oleh pihak tertentu. Jika ingin dipercaya publik, hasilnya harus jujur dan disampaikan apa adanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak hanya menunggu hasil akhir, tetapi juga ingin memastikan bahwa seluruh proses kerja pansus berlangsung secara bersih dan profesional. Ia pun meyakini DPRK memiliki komitmen untuk menyampaikan hasil tersebut kepada publik.
“Kalau memang bekerja sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Justru dengan keterbukaan, kepercayaan publik akan tumbuh,” pungkasnya.
Desakan ini menjadi ujian bagi DPRK Bener Meriah—apakah memilih jalan transparansi penuh atau membiarkan kecurigaan publik terus menguat. ( Iwan Karuna ).
