Aceh Utara, Satupena.co.id- Sebuah peti kemas berwarna kusam terparkir tenang di Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara, Sabtu siang. Di balik dinding besinya, beras, mi instan, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan pokok tersusun rapi-menunggu perjalanan panjang menuju pegunungan yang hingga kini masih sunyi dari kepastian pulang, Minggu (28/12/2025).
Logistik tersebut merupakan bantuan kemanusiaan dari PT Kencana Hijau Bina Lestari bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah dan wilayah Takengon, dua daerah yang hingga saat ini masih menghadapi dampak terparah bencana hidrometeorologi.
Bantuan diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, S.H., M.Si.
Namun, di balik prosesi serah terima yang berlangsung singkat, tersimpan kisah yang jauh lebih panjang- tentang warga yang belum meninggalkan tenda pengungsian, akses jalan yang belum sepenuhnya terbuka, serta kehidupan yang belum benar-benar kembali normal.
Mayjen (Purn) TNI Sunarko, yang menyerahkan bantuan mewakili pimpinan perusahaan, mengungkapkan kegelisahannya selama perjalanan dari Banda Aceh menuju Lhokseumawe. Sepanjang jalan, ia menyaksikan tenda-tenda pengungsian berdiri di tepi ruas jalan, anak-anak bermain di tanah lembap, serta para ibu memasak dengan peralatan seadanya.
“Masih banyak warga yang bertahan di tenda. Ini pertanda bahwa kepedulian belum boleh berhenti,” ujar Sunarko.
Menurutnya, banjir kali ini bukan sekadar peristiwa alam. Di sejumlah wilayah, terutama Aceh Tamiang, air tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga menghapus sumber penghidupan. Kebun sawit, ladang, hingga peralatan kerja hilang tersapu arus.
“Yang selamat pun kehilangan segalanya. Setelah banjir surut, mereka masih harus melanjutkan hidup,” katanya.
Bantuan yang Harus Menanjak
Bagi warga di Bener Meriah dan Takengon, bantuan tidak cukup hanya tiba di pelabuhan. Logistik harus menanjak menembus pegunungan, melewati jalur yang longsor dan terputus. Di sejumlah titik, akses darat hanya dapat dilalui sepeda motor atau kendaraan khusus dengan risiko tinggi.
Helikopter menjadi salah satu pilihan utama untuk menjangkau desa-desa yang masih terisolasi. Namun keterbatasan armada dan tingginya biaya operasional membuat distribusi bantuan tidak selalu berjalan secepat harapan para pengungsi.
“Helikopter memang ada, tapi jalan darat tetap harus dibuka. Kalau tidak, warga akan terlalu lama menunggu,” ujar Sunarko.
Ia berharap alat berat segera dikerahkan untuk membuka akses, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga dengan dukungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh. Jalan yang terbuka, kata dia, bukan sekadar jalur logistik, melainkan jalan pulang bagi ribuan warga terdampak.
Bantuan yang disalurkan hari itu tercatat rapi: beras, mi instan, minyak goreng, gula, makanan kaleng, popok balita, hingga pembalut wanita.
Namun di pengungsian, bantuan sering kali bermakna lebih dari sekadar angka-sepiring nasi untuk dibagi bersama, mi instan untuk menahan lapar, atau popok yang membuat seorang ibu bisa bernapas sedikit lega.
Sunarko mengingatkan, perhitungan kebutuhan warga tidak bisa dilakukan dari kejauhan. Pemerintah daerah, mulai dari bupati, camat, hingga kepala desa, adalah pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan-berapa lama warga harus bertahan dan apa yang paling mereka butuhkan hari ini, minggu depan, bahkan bulan-bulan mendatang.
Bagi warga di pegunungan Aceh Tengah dan Bener Meriah, waktu terasa berjalan lebih lambat. Jalan belum sepenuhnya terbuka, rumah belum bisa ditempati, dan kehidupan masih bergantung pada bantuan yang datang secara bertahap.
Peti kemas di pelabuhan mungkin terlihat penuh. Namun bagi mereka yang menunggu di balik gunung, harapan baru benar-benar hadir saat bantuan tiba di tangan—dan akses jalan pulang akhirnya terbuka.
(Yusrizal)
