Karo- Satupena.co.id; Aula Rakoetta Brahmana, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Karo, menjadi ruang refleksi kinerja birokrasi saat Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., memimpin langsung Rapat Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/2/2026).
Rapat strategis ini dihadiri Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP., Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., para asisten Setdakab, Inspektur Kabupaten Karo, seluruh kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Karo. Kehadiran pimpinan lintas sektor tersebut menegaskan komitmen Pemkab Karo dalam membenahi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Evaluasi kinerja difokuskan pada pengukuran capaian nyata perangkat daerah, meliputi administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, progres pembangunan fisik dan nonfisik, hingga efektivitas pelaksanaan program prioritas. Forum ini dijadikan instrumen pengendali untuk memastikan setiap program berjalan terukur, tepat sasaran, dan akuntabel.
Paparan awal disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdakab Karo, Mulianta Tarigan, S.Sos., yang mengulas progres penyusunan LAKIP, realisasi Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026. Ketertiban administrasi dan ketepatan pelaporan ditekankan sebagai fondasi utama akuntabilitas pemerintahan.
Selanjutnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Karo, Anderiasta Tarigan, AP., M.Si., memaparkan perkembangan sejumlah proyek strategis daerah, di antaranya penataan pekerja nonformal di Simpang 3 Laudah, penataan Pasar Berastagi, implementasi Program Koperasi Merah Putih, percepatan pembentukan BUMD, serta kesiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2026. Program-program tersebut dinilai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dari aspek pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd., menyampaikan paparan terkait mitigasi kebakaran, harmonisasi tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan Program MBG, standar penyusunan surat keputusan kegiatan dan alur eksaminasi, hingga kelengkapan berkas LKPJ Bupati Karo Tahun Anggaran 2025. Keseragaman prosedur dan kelengkapan dokumen ditegaskan untuk menekan potensi kesalahan administrasi.
Dalam arahannya, Bupati Karo menegaskan bahwa rapat evaluasi tidak boleh dimaknai sekadar agenda rutin, melainkan alat kontrol nyata untuk mengukur kinerja birokrasi. Ia meminta seluruh OPD meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta memperkuat sinergi lintas sektor.
“Evaluasi tidak berhenti pada laporan di atas meja. Program harus berjalan sesuai target dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan birokrasi diukur bukan dari banyaknya dokumen, melainkan dari kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan yang dirasakan warga Kabupaten Karo.
(Lentini Krisna Prananta S Brahmana, SE)
