Humbahas, Satupena.co.id-
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Humbang Hasundutan masa bakti XXIII Tahun 2025–2030 yang digelar di Aula Hutamas, Jumat (30/1/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran PGRI sebagai organisasi profesi guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk karakter peserta didik di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakapolres Humbang Hasundutan Kompol Manson Nainggolan, S.H., M.Si., Danramil Doloksanggul Kapt. Sahat Manullang, Bunda PAUD Ny. Erma Oloan P. Nababan, Sekda Chiristison R. Marbun, Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Sumatera Utara, para guru, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pelantikan pengurus PGRI tersebut. Ia menegaskan bahwa PGRI diharapkan menjadi wadah perjuangan, pengabdian, dan pemersatu bagi para guru serta tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.
“PGRI sebagai organisasi profesi yang independen dan non-partisan harus dijalankan dengan integritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu melayani anggotanya secara sungguh-sungguh. PGRI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui kontribusi pemikiran dan inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua PGRI Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan, seraya berharap adanya pembinaan dan pendampingan berkelanjutan bagi PGRI Kabupaten Humbang Hasundutan.
Mengakhiri sambutannya, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap PGRI mampu menjadi wadah pengayom, pemersatu, serta penggerak kemajuan guru selama periode 2025–2030.
Sementara itu, Plh. Ketua PGRI Provinsi Sumatera Utara, Syamsul Napitupulu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PGRI telah melahirkan banyak tokoh bangsa yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Ia mengajak seluruh guru untuk tetap bersemangat menjalankan tugas mulia meski menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat.
Kepengurusan baru PGRI Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan mampu membawa semangat pembaruan, memperkuat solidaritas antarguru, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor pendidikan. PGRI diharapkan tidak hanya menjadi wadah aspirasi guru, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.
Para pengurus yang dilantik menyatakan kesiapan untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama kepengurusan masa bakti 2025–2030 meliputi peningkatan kompetensi guru, advokasi kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan organisasi hingga tingkat cabang dan ranting, serta sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pendidikan.
Rangkaian kegiatan pelantikan juga diisi dengan seminar pendidikan karakter yang menghadirkan narasumber Mardimpu Sihombing, yang memaparkan pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, serta keteladanan guru. Seminar tersebut dipandu oleh Sekretaris PGRI yang baru dilantik, Tumbur Silitonga.
Susunan Pengurus PGRI Humbang Hasundutan
Pengurus Harian PGRI Kabupaten Humbang Hasundutan masa bakti 2025–2030 dipimpin oleh Martahan Panjaitan, S.Pd., M.M. sebagai Ketua, didampingi Wakil Ketua I Rich Dunfive Simamora, S.Pd., Wakil Ketua II Rumondang Sihombing, S.Pd., Wakil Ketua III Muliadi Siahaan, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Tumbur Silitonga, S.Pd., M.Si., Wakil Sekretaris Surta Helena Ambarita, S.E., Bendahara Seventina Purba, S.Pd., M.M., serta Wakil Bendahara Hotliny Lumban Tobing, S.Pd., M.M.
Selain pengurus harian, juga ditetapkan susunan Sekretaris Bidang, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar PGRI Kabupaten Humbang Hasundutan Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, serta tokoh pendidikan.
(M Siboro C.ILJ)
