Jombang –Satupena.co.id. Women Crisis Center (WCC) Aliansi Disabilitas Jombang kembali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Berbagai persoalan mendesak disoroti, mulai dari diskriminasi, minimnya aksesibilitas layanan publik, tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, hingga terbatasnya lapangan kerja inklusif.
Gus Fais, mewakili Aliansi Disabilitas Jombang, pada Selasa (18/02) menegaskan bahwa Pemkab Jombang dan DPRD harus segera merancang kebijakan inklusif guna memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara. Setidaknya ada enam tuntutan utama yang diajukan:
- Regulasi Khusus untuk Penyandang Disabilitas
Aliansi meminta Pemkab dan DPRD segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi ini harus mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan turunannya, yang hingga kini belum banyak disosialisasikan di Jombang. - Database Terpadu Penyandang Disabilitas
Pemkab Jombang didesak untuk bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi guna membangun database terpadu penyandang disabilitas. Data ini akan memastikan bahwa bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih tepat sasaran. - Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Layanan Publik
Aliansi menuntut perbaikan fasilitas publik agar lebih ramah disabilitas, termasuk penyediaan kursi roda, jalur landai, toilet khusus, serta layanan informasi yang lebih inklusif seperti running text dan penerjemah bahasa isyarat dalam pelayanan publik. - Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual
Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas mendorong Aliansi untuk meminta Pemkab memastikan eksekusi restitusi bagi korban. Selain itu, mereka juga mengusulkan pendirian shelter atau rumah aman khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. - Peluang Kerja dan Kemandirian Ekonomi
Aliansi mendesak adanya kebijakan yang mewajibkan perusahaan di Jombang untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Insentif pajak atau penghargaan bagi perusahaan yang mendukung tenaga kerja disabilitas bisa menjadi solusi. Selain itu, Pemkab diharapkan mengembangkan program pelatihan keterampilan dan wirausaha berbasis disabilitas. - Dukungan bagi Atlet Disabilitas
Aliansi juga mendesak agar National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jombang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendanaan maupun program pelatihan atlet disabilitas. Kompetisi olahraga inklusif di tingkat lokal juga harus diperbanyak.
Aliansi Disabilitas Jombang berjanji akan terus mengawal janji dan kebijakan pemerintah agar lebih inklusif.
“Jika dalam waktu tertentu tuntutan ini tidak diakomodasi, kami akan meminta audiensi langsung dengan Pemkab dan DPRD guna memastikan komitmen konkret dari para pemangku kebijakan,” tegas Gus Fais.
