Jakarta ,satupena.co.id Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd menyarankan agar dalam proses seleksi para calon Menteri, presiden terpilih Prabowo melibatkan KPK untuk meneliti harta kekayaan para calon menterinya karena jika sudah pasti Bebas dari korupsi.
“Tentunya Presiden akan mendapatkan para menteri yang memiliki integritas dan Leadership dan kapabilitas pada bidang tugas yang akan di embannya dan akan sangat Idealnya jika Presiden Terpilih Prabowo Subianto melibatkan KPK dan PPATK untuk menyeleksi para calonn Menteri yang akan dilantik pada oktober 2024 mendatang guna untuk memastikan agar para calon menteri bebas korupsi dengan cara melibatkan KPK, dan dengan demikian akan membantu menjamin pemerintahannya bersih dimasa yang akan datang Hal tersebut disampaikan Dr. Iswadi, M.Pd kepada wartawan, Senin 13 Mei 2024.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan kita harus, memegang teguh prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai tokoh masyarakat yang disegani, beliau telah menjadi pilar dalam memperjuangkan integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang luas dalam berbagai bidang, Dr. Iswadi menjadi figur yang diandalkan untuk memberikan pandangan yang holistik dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Olehkarena itu Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia, menggandeng KPK untuk turut serta dalam proses seleksi calon menteri.
Hal ini tidak terlepas dari keyakinan Prabowo akan integritas dan komitmen KPK dalam menjaga kepentingan rakyat dan memajukan bangsa.
Dalam upaya memastikan bahwa para menteri yang akan dipilih memiliki kapasitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi untuk melayani negara dan rakyat, Prabowo Subianto ideal nya melibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi.
Para calon menteri karena Kedua lembaga ini dianggap memiliki kapabilitas dan otoritas yang diperlukan untuk melakukan penilaian mendalam terhadap calon menteri dari segi rekam jejak keuangan dan integritas pribadi.
Keterlibatan KPK akan memberikan jaminan bahwa calon menteri bebas dari praktik korupsi dan kolusi, serta memiliki integritas yang tidak diragukan.Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi, KPK akan melakukan penelusuran terhadap riwayat keuangan dan transaksi para calon menteri untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi atau pencucian uang.
Sementara itu, keterlibatan PPATK akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas keuangan para calon menteri.
Dengan menganalisis transaksi keuangan mereka, PPATK dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan atau indikasi praktik keuangan yang tidak sah yang dapat mengganggu kinerja mereka sebagai menteri.
Langkah ini bukan hanya sekadar menunjukkan komitmen Prabowo Subianto untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengatasi isu korupsi yang telah lama menghambat kemajuan bangsa.
Dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri, Prabowo Subianto dan Dr. Iswadi berharap dapat menegakkan standar baru dalam kepemimpinan yang berbasis integritas dan kejujuran.
Selain itu, langkah ini juga akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memerangi korupsi dan menegakkan supremasi hukum.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa para pemimpin negara benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.
Tidak hanya itu, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri juga akan membantu memperkuat legitimasi pemerintahan yang baru.
Dengan memastikan bahwa para menteri dipilih berdasarkan kriteria yang obyektif dan transparan, pemerintah akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
Namun demikian, tantangan dalam menerapkan langkah ini tidak bisa diabaikan. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, KPK, dan PPATK untuk menyusun mekanisme seleksi yang efektif dan efisien….Selain itu, perlu juga diantisipasi kemungkinan adanya upaya sabotase atau manipulasi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terbongkarnya praktik korupsi di lingkungan pemerintah.
Selain itu, perlu juga diingat bahwa meskipun keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri merupakan langkah yang positif, namun hal itu bukanlah jaminan mutlak bahwa para menteri yang dipilih akan bebas dari praktik korupsi atau kecurangan lainnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan pula mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa para menteri benar-benar menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
Dengan demikian, melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam memperkuat integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah ini tidak hanya akan membantu memastikan bahwa para menteri yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memimpin negara, tetapi juga akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memerangi korupsi dan melindungi kepentingan rakyat.demikian pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.(*)
