Lampung Utara –Satupena.co.id: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Utara menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menganggarkan honor bagi pelatih maupun personel Paskibra di tingkat kecamatan. Klarifikasi ini mencuat setelah adanya aksi protes terkait minimnya honor pelatih di tingkat bawah.
Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kesbangpol Lampung Utara, Hartamu, menyatakan bahwa alokasi anggaran yang dikelola instansinya secara aturan normatif hanya diperuntukkan bagi tingkat kabupaten sesuai dengan batasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Untuk honorer Paskibra tingkat kecamatan tidak dinaungi oleh pihak Kesbangpol, kami hanya tingkat kabupaten saja. Untuk kecamatan saya tidak tahu, saya tidak ada wewenang memberikan komentar lebih jauh. Tapi sepengetahuan saya memang tidak ada, tergantung kebijakan masing-masing kecamatan,” ujar Hartamu saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp.
Pernyataan resmi Kesbangpol ini langsung memicu kritik tajam dari kacamata publik dan sosiologis mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mengapresiasi elemen upacara di tingkat bawah. Pasalnya, kejelasan ini muncul tepat setelah terjadinya aksi protes bermartabat oleh pemimpin Sub Sektor (Kasubsektor) Abung Kunang sekaligus Pelatih Paskibra Kecamatan, Aiptu Husni Tamrin, secara mengejutkan menyatakan menolak dan mengembalikan uang honor melatihnya.
Langkah berani Bintara Tinggi Polri ini menjadi sebuah gugatan moral yang sangat tajam terkait bagaimana sistem anggaran menghargai tetesan keringat manusia di lapangan.
Data yang dihimpun menunjukkan potret anggaran yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 2025 lalu, honor pelatih Paskibra di kecamatan ini hanya dipatok Rp15.000 per hari, dengan total Rp150.000 untuk 10 hari kerja berat di bawah terik matahari. Pada tahun 2026 ini, anggaran tersebut hanya naik menjadi Rp25.000 per hari atau total Rp250.000.
Angka ini dinilai sangat merendahkan martabat profesi jika dibandingkan secara logis dengan upah pekerja cuci piring di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menyentuh angka Rp100.000-an per hari.”Ini bukan tentang keluhan, ini tentang bagaimana keringat manusia bisa dihargai selayaknya manusia. Ini kerja mencetak anak bangsa agar disiplin dan mandiri, tapi honornya hanya Rp25.000,” ungkap Husni dengan nada getir.
Sikap kesatria Aiptu Husni Tamrin yang memilih mengalihkan uang tersebut untuk keperluan operasional akhirnya membongkar fakta yang lebih mengejutkan. Terungkap bahwa seluruh biaya resepsi hari kemerdekaan di tingkat Kecamatan Abung Kunang sama sekali tidak ditanggung oleh anggaran negara, sehingga panitia lokal terpaksa pontang-panting mengandalkan sumbangan sukarela dan swadaya dari berbagai pihak.
Ketiadaan payung anggaran yang seragam dari tingkat kabupaten ini dipastikan menciptakan ketimpangan horizontal, terutama bagi kecamatan dengan anggaran operasional minim. Padahal, hubungan koordinasi hilir dan hulu tetap berjalan aktif dengan tercatatnya 15 kecamatan yang mengirimkan anggotanya ke tingkat kabupaten.
Kondisi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), segera melakukan evaluasi menyeluruh. Publik berharap ada formulasi kebijakan baru agar anggaran kegiatan nasional seperti HUT RI tidak hanya terpusat di level kabupaten, melainkan diturunkan dalam bentuk dana bagi hasil atau bantuan keuangan spesifik ke tingkat kecamatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perwakilan Camat di Lampung Utara maupun instansi terkait mengenai bagaimana mereka menyiasati ketiadaan anggaran operasional dari Kesbangpol tersebut.
Reporter Andre
