Aceh Tamiang–satupena.co.id: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memperkuat sinergi lintas instansi untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi pasca-bencana banjir sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan tatanan nilai di daerah. Langkah strategis tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Aula Markas Kodim 0117/Aceh Tamiang, Jumat (17/07/2026) pagi.
Dalam arahannya, Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menekankan bahwa keberhasilan penanganan berbagai persoalan daerah sangat bergantung pada kekompakan komunikasi dan intensitas koordinasi antar seluruh jajaran instansi. Khusus terkait penanganan pasca-bencana, Bupati secara khusus menginstruksikan Camat KRB dan Camat KJM untuk turun langsung memantau kondisi di lapangan.
“Pastikan dan cek kembali Hunian Sementara (Huntara) yang kosong. Kita harus memastikan apakah warga yang berhak menerima bantuan tersebut benar-benar menempatinya atau tidak, agar bantuan yang disalurkan benar-benar meringankan beban masyarakat yang terdampak,” tegas Armia.
Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pemulihan pasca-bencana juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tamiang, Yudhi Syufriadi, mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk bersama-sama mengawal dan mengontrol setiap tahapan penyaluran dana bantuan. Langkah ini diambil guna menjamin prinsip transparansi serta memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Wakapolres Aceh Tamiang, Kompol Rubby Nanda, mengingatkan bahwa upaya mitigasi bencana ke depan harus disusun secara menyeluruh dan komprehensif. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus membangun kapasitas pengetahuan serta kesiapan mental seluruh elemen masyarakat setempat.
Dandim 0117/Aceh Tamiang, Letkol Arm. Raden Subhi Fitra Jaya, menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang sehat di ruang digital. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih aktif memproduksi dan menyebarluaskan konten positif terkait berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini dinilai krusial untuk menangkal penyebaran isu negatif, berita bohong, dan disinformasi yang berkembang pesat di media sosial.
Dukungan terhadap kelancaran kebijakan pemerintah juga disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tamiang, Muttaqin. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal setiap program kerja agar berjalan efisien, tepat guna, dan sejalan dengan visi serta misi pembangunan daerah.
Sebagai penutup, Kepala Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, Ustadz Syahrizal, menekankan pentingnya menjaga benteng moral dan nilai agama di tengah masyarakat. MPU meminta para camat untuk rutin melaporkan perkembangan kegiatan keagamaan seperti pengajian di wilayah masing-masing. Selain itu, pihaknya juga menegaskan perlunya langkah preventif yang tegas untuk mencegah penyebaran aliran yang menyimpang serta perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam, guna menjaga kemurnian nilai-nilai agama dan kearifan lokal di Aceh Tamiang.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail; Plt. Sekretaris Daerah, Syuibun Anwar; para Asisten Sekda, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.(Yogi).
