Aceh Tengah- Satupena.co.id: Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Aceh Tengah selama dua hari berturut-turut, sejak Minggu hingga Senin (5–6 April 2026), memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di sejumlah titik. Akibatnya, akses transportasi masyarakat terganggu dan beberapa wilayah dilaporkan terisolasi.
Meluapnya sungai-sungai di sejumlah kawasan tidak hanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga diperparah oleh kondisi pendangkalan sungai yang belum tertangani sejak bencana banjir besar pada 26 November 2025 lalu. Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung sungai menurun drastis sehingga air dengan mudah meluap ke permukiman warga.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya melakukan penanganan darurat, termasuk membuka akses jalan yang tertutup longsor serta memperbaiki infrastruktur yang rusak. Namun, banyaknya titik terdampak dalam waktu bersamaan membuat penanganan belum dapat dilakukan secara maksimal.
Ketua Posko Rakyat sekaligus admin Aliansi Relawan Wilayah Tengah (ARA), Mahlizar Safdi, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Informasi yang ia terima berasal dari laporan rutin Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah melalui grup komunikasi relawan.
“Saya melihat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah seperti berjuang sendiri menghadapi situasi ini. Padahal, sejumlah ruas jalan yang rusak merupakan jalan berstatus nasional dan provinsi, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat lebih tinggi,” ujar Mahlizar.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) belum dapat menurunkan alat berat ke lokasi terdampak. Hal tersebut diduga akibat keterbatasan anggaran taktis untuk penanganan bencana yang bersifat mendadak.
Menurut Mahlizar, kondisi ini turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dinilai terlalu cepat menetapkan status dari darurat bencana menjadi masa transisi pemulihan. Padahal, di lapangan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, termasuk infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan penghubung antarwilayah.
“Sejumlah jembatan kembali putus dan membutuhkan penanganan segera. Namun proses perbaikan terkendala birokrasi yang panjang, sementara masyarakat terus terdampak dan membutuhkan akses yang layak,” tambahnya.
Hingga Selasa (7 April 2026), dilaporkan masih banyak wilayah di Aceh Tengah yang belum dapat diakses. Bahkan, tiga desa di Kecamatan Bintang kembali terisolasi sepenuhnya akibat terputusnya jalur transportasi darat.
Mahlizar Safdi berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat segera turun tangan dan memberikan dukungan nyata, baik dalam bentuk anggaran maupun pengerahan alat berat, guna mempercepat penanganan bencana di wilayah tengah Aceh.
Ia menegaskan, tanpa intervensi yang cepat dan terkoordinasi, kondisi ini berpotensi semakin memperburuk keadaan masyarakat yang hingga kini masih berjuang pulih dari dampak bencana sebelumnya.
( Rel ).
