Aceh Tengah- Satupena.co.id: Genap satu tahun masa kepemimpinan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membuka ruang evaluasi publik atas perjalanan pemerintahan yang telah dilalui. Momentum yang digelar Sabtu (14/2/2026) di Pendopo Bupati itu menjadi ajang refleksi sekaligus pembuktian atas komitmen politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Dialog interaktif yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama insan pers tersebut berlangsung terbuka dan dialogis. Hadir dalam forum itu Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, serta wartawan dari media cetak, daring, dan televisi.
Sejak awal, suasana diskusi mengalir dinamis. Pertanyaan-pertanyaan kritis mengemuka, terutama menyangkut indikator objektif peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, hingga realisasi program prioritas yang dijanjikan pada awal masa jabatan.
Isu kesejahteraan menjadi sorotan utama. Sejumlah jurnalis mempertanyakan ukuran konkret dari perubahan yang diklaim pemerintah selama satu tahun terakhir. Apakah dampaknya sudah terukur, dan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perbaikan?
Menanggapi hal itu, Haili Yoga menegaskan bahwa transformasi pemerintahan tidak semata-mata diukur dari laporan administratif atau serapan anggaran, melainkan dari perubahan kultur birokrasi dan kualitas layanan di lapangan.
Menurutnya, pembenahan dimulai dari disiplin aparatur—mulai dari OPD hingga camat—yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pelayanan di tingkat kecamatan dan kampung.
“Perubahan kita dorong dari hulu, yakni disiplin dan etos kerja aparatur. Jika camat, OPD, hingga layanan dasar berjalan efektif, maka masyarakat akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem pengawasan internal dan evaluasi rutin menjadi instrumen penting agar program pemerintah tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi secara nyata.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyinggung optimalisasi peran Baitul Mal sebagai instrumen bantuan sosial, khususnya bagi warga yang menghadapi kondisi darurat seperti sakit dan membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, bantuan sosial tidak dibatasi waktu selama masyarakat memenuhi kriteria kebutuhan mendesak. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan apabila masih ditemukan pelayanan yang belum berjalan tertib atau belum tepat sasaran.
“Jika masih ada pelayanan yang belum berjalan baik, silakan dilaporkan. Kita ingin pelayanan benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait efektivitas kebijakan hingga tingkat desa, pemerintah mengklaim telah mendorong percepatan penyelesaian administrasi kependudukan serta pengurusan dokumen pertanahan yang selama ini kerap menjadi kendala masyarakat.
Haili Yoga menekankan, kebijakan publik tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Ia menegaskan bahwa orientasi utama pemerintahan adalah penyelesaian persoalan konkret yang dihadapi warga.
Evaluasi internal, lanjutnya, terus diperkuat melalui koordinasi lintas OPD serta peningkatan pengawasan pelaksanaan program. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari mekanisme perbaikan berkelanjutan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah daerah memprioritaskan penuntasan dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai fondasi akses terhadap layanan publik dan program bantuan sosial.
“Dokumen kependudukan adalah pintu masuk pelayanan. Kita ingin seluruh warga memiliki identitas resmi agar hak-haknya dapat terpenuhi secara maksimal,” kata Haili.
Selain itu, pembangunan berbasis nilai keislaman disebut tetap menjadi arah kebijakan daerah, seiring penguatan pelayanan dasar seperti puskesmas dan pemerintahan kampung.
Di hadapan insan pers, Bupati menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Ia berharap media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menyampaikan informasi yang berimbang dan edukatif.
Dialog interaktif tersebut dinilai menjadi ruang evaluasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat melalui peran pers. Sejumlah peserta berharap forum serupa dapat digelar secara berkala agar komunikasi publik tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan transparan.
Di tengah berbagai klaim capaian, tahun kedua kepemimpinan akan menjadi fase pembuktian berikutnya—apakah perubahan yang disebut mulai terasa itu benar-benar terukur, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Aceh Tengah. ( * )
