Aceh Utara- Satupena.co.id: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Geureudong Pase untuk tahun anggaran 2027, Jumat (13/2/2026), berlangsung panas. Forum yang semestinya menjadi ruang penyusunan prioritas pembangunan itu justru diwarnai kritik tajam warga terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara.
Sejumlah perwakilan masyarakat menilai usulan pembangunan yang disampaikan setiap tahun kerap berakhir tanpa realisasi. Mereka menyebut Musrenbang seolah hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak konkret bagi daerah.
“Setiap tahun kami datang, menyampaikan usulan, tanda tangan berita acara. Tapi hasilnya tidak pernah terlihat. Jangan sampai partisipasi masyarakat hanya formalitas,” ujar Surya Darma, salah satu perwakilan warga dalam forum tersebut.
Menurut warga, sejumlah infrastruktur mendasar di Geureudong Pase hingga kini belum tertangani serius. Jalan penghubung antardesa rusak bertahun-tahun, jembatan vital belum terbangun, serta saluran irigasi yang terbengkalai dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Dalam Musrenbang kali ini, warga kembali mengajukan tiga usulan prioritas untuk 2027. Pertama, penyelesaian pengaspalan ruas jalan Cot Matahe–Mbang yang disebut mangkrak tanpa kejelasan. Kedua, pembangunan jembatan plat beton di Aleu Teungoh sebagai akses utama Desa Uram Jalan. Ketiga, pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Puskesmas Geureudong Pase yang hingga kini belum memiliki sistem sanitasi memadai.
Khusus persoalan SPAL, warga menyoroti potensi risiko limbah medis terhadap lingkungan sekitar. Mereka meminta pemerintah tidak menunda penanganan hingga menimbulkan dampak kesehatan.
“Ini menyangkut limbah medis. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak pada masyarakat sekitar,” kata salah satu peserta Musrenbang.
Camat Geureudong Pase, Mardani, S.Sos., MSM., mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah pembangunan di wilayahnya. Ia berharap usulan prioritas yang disampaikan masyarakat tahun ini dapat menjadi perhatian serius di tingkat kabupaten.
“Kami akan mengawal usulan prioritas ini agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan dinas teknis yang hadir dalam forum tersebut menyatakan seluruh usulan telah dicatat untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan perencanaan berikutnya.
Musrenbang merupakan mekanisme tahunan yang menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, di mana usulan dari tingkat desa dan kecamatan dibahas sebelum ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Namun bagi sebagian warga Geureudong Pase, konsistensi realisasi menjadi tolok ukur utama. Mereka berharap forum perencanaan tidak berhenti pada seremoni administratif, melainkan benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat. ( ZAL )
