Aceh Tengah,Satupena.co.id. – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Tengah menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh yang dinilai lamban dan tidak berpihak kepada masyarakat wilayah tengah Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
GMNI menilai, pascabencana Aceh–Sumatera Utara, dua kabupaten tersebut sempat terisolasi hampir selama dua pekan akibat terputusnya akses jalan, khususnya pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.
“Kinerja Kepala Dinas PUPR Aceh sangat lambat. Dari hasil tinjauan kami di lapangan, tidak terlihat adanya keseriusan dalam penanganan ruas jalan provinsi yang terdampak bencana,” ujar Ketua GMNI DPC Aceh Tengah, Saparuda, Selasa (23/12/2025).
Ia menambahkan, kondisi di lapangan menunjukkan tidak satu pun alat berat milik PUPR Aceh yang dikerahkan pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Aceh Tengah.
“Kami hanya mendapati alat berat milik PUPR dan BPBD Aceh Tengah yang bekerja dengan segala keterbatasan. Seharusnya PUPR Aceh hadir dan berada di garda terdepan untuk memulihkan akses jalan masyarakat,” tegasnya.
Saparuda juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sedikitnya enam desa yang terisolasi akibat belum dibukanya ruas jalan provinsi Bintang–Simpang Kraf.
“Jika akses jalan Bintang–Simpang Kraf ini dibuka, maka akses ke ruas jalan Waq–Kala Ili Jamat yang menghubungkan lima desa dapat dilalui kembali. Selain itu, akses menuju Kabupaten Gayo Lues juga akan kembali terbuka,” jelasnya.
Menurut GMNI, kondisi tersebut menjadi bukti lemahnya respons Dinas PUPR Aceh dalam merespons penderitaan masyarakat di wilayah tengah Aceh yang terdampak bencana.
Atas dasar itu, GMNI DPC Aceh Tengah secara tegas meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR Aceh dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi tersebut.
“Kami menilai Kepala Dinas PUPR Aceh tidak mampu bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh. Evaluasi total harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang,” pungkas Saparuda.
GMNI menegaskan bahwa pemulihan akses jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur semata, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat, keberlanjutan ekonomi daerah, serta kehadiran negara di saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan.
Sumber: Harie
Editor: Juansyah
