Takengon, Satupena.co.id.– Menjelang perayaan HUT RI ke-80, kekecewaan menyelimuti para anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Kabupaten Aceh Tengah. Pasalnya, seragam yang mereka terima dari pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 dinilai tidak layak pakai.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan, pengadaan baju Paskibraka yang dikerjakan oleh pihak ketiga diduga mengalami pemotongan anggaran. Hal ini terlihat dari kualitas pakaian yang buruk—sebagian bahkan sudah robek saat baru dibagikan kepada para anggota oleh senior mereka.
Kepala Badan Kesbangpol Aceh Tengah, Sarwa, saat dikonfirmasi wartawan pada 11 Agustus 2025, membenarkan bahwa pengadaan seragam memang dilaksanakan melalui pihak ketiga. “Kostum itu masih uji coba, akan diperbaiki,” ujarnya dengan nada santai.
Sarwa mengungkapkan, seluruh persiapan Paskibraka tahun ini, termasuk pengadaan seragam, dianggarkan sebesar Rp 600 juta dan hanya “dititipkan” di instansi yang ia pimpin. Dari total anggaran tersebut, pengadaan seragam disebut-sebut menelan biaya Rp 200 juta.
Nama Iwan Ramadan disebut sebagai pihak ketiga yang mengerjakan proyek ini. Namun, saat dihubungi wartawan pada 12 Agustus 2025, Iwan enggan memberikan keterangan. Ia diduga memiliki kedekatan dengan lingkaran pendopo dan sering mendampingi Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, dalam berbagai kegiatan lapangan.
Kualitas seragam yang buruk ini dinilai mencoreng semangat Bupati Haili Yoga yang tengah berupaya membenahi birokrasi. Publik pun mendesak agar bupati segera melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Tak hanya seragam, dugaan pemotongan anggaran juga mencuat pada pengadaan atribut lain serta konsumsi untuk anggota Paskibraka. Kasus ini menambah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana persiapan HUT RI di Aceh Tengah. ( Ril )
